Kebijakan pemerintah tidak selalu menguntungkan rakyat. Walaupun dalam penyampaiannya semua itu untuk rakyat. Bagaimana pandangan kalian terhadap pernyataan tersebut?
Trias Politika
Keberlanjutan yang Dilanjut atau Berlanjut Terkait Sistem Kebijakan Pemerintah
Seiring berjalannya waktu, banyak lapisan masyarakat yang kecewa dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Demokratisasi yang termasuk di dalamnya usaha untuk membangun masyarakat madani dengan pelaku sektor pemerintahan nyatanya tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Tiga stakeholder yang saling berinteraksi demi terciptanya masyarakat madani adalah sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat, namun nyatanya tidak terjalin baik.
Seharusnya institusi pemerintah dapat menciptakan lingkungan hukum dan politik yang kondusif. Kenyataannya belum demikian.
Dunia usaha seharusnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk pendapatan negara dan masyarakat mampu membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang baik juga belum berjalan.
Menurut Sedarmayanti, 2007, sektor masyarakat juga idealnya mampu mengajak masyarakat lain untuk berpartisipasi aktif di bidang sosial budaya dan ekonomi.
Tanpa rakyat tidak akan ada negara. Dalam pemerintahan demokratif negara seharusnya melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan yang dapat diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau secara langsung sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945.
Banyak yang terbengkalai saat ini dan memicu emosi rakyat karena pada dasarnya pemerintahan yabg baik tidak hanya fokus di satu sektor saja dan negara seharusnya transparan.
Kebijakan pemerintah tentu akan pro rakyat jika bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mana di Indonesia masih jauh dari kata “bebas KKN”.
Jean Baudrillard menyebutkan “the perfect crimes”. Artinya adalah kejahatan yang sempurna yang perlu tenaga lebih dalam membuktikannya.
Dalam konteks kejahatan sempurna, sangat sulit untuk menyimpulkan apakah kejahatan tersebut benar-benar kejahatan atau tidak.
Kejadian lainnya adalah fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang beragam.
Seharusnya keragaman ini dapat meningkatkan daya saing dalam politik dan ekonomi global. Sisi positifnya adalah kenaikan devisa lewat investasi asing.
Namun ternyata juga memiliki dampak negatif seperti maraknya tenaga asing ilegal. Padahal masih banyak warga Indonesia yang butuh pekerjaan.
Salah satu kebijakan pemerintah yang secara nyata tidak memihak rakyat adalah dengan membebaskan tenaga kerja Tiongkok memasuki Indonesia.
Sisi lainnya seperti pendapat Jeremy Bentham bahwa hukum harus memberikan kemanfaatan pada masyarakat.
Hukum juga harus memiliki substansi yang jelas. Ia tidak boleh merugikan masyarakat, serta pelaksananya juga harus konsisten.
Namun faktanya di Indonesia hukum masih tajam ke bawah sehingga kerap memancing emosi rakyat yang hanya menjadi penonton.
Organisatoris lain juga baca ini: Budaya Bullying yang Tidak Disadari
Nilai Pancasila yang Hampir Hilang dari Tubuh Pemangku Kebijakan
Pancasila merupakan dasar negara. Seharusnya kebijakan pemerintah tidak melupakan itu. Sayangnya saat ini penerapan pancasila nyaris hilang. Seperti apa maksudnya?
Ketuhanan yang Maha Esa.
Agama saat ini menjadi tameng atas banyaknya kelicikan yang terjadi. Sedikit saja ada rasa ketidaksukaan, semua langsung dikaitkan pada ayat-ayat suci.
Perpecahan demi perpecahan terjadi dengan maraknya aksi yang berbau agama. Bahkan dalam memilih jabatan juga memandang agama.
Soekarno pernah menyatakan hubungan agama dan etika politik mengenai prinsip ketuhanan. Setiap warga memiliki Tuhannya sendiri sesuai agamanya. Tidak memaksakan.
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Maknanya sikap toleransi harus ada namun saat ini karena kedudukan yang berbeda, keadilan pun menjadi berbeda.
Para pemangku jabatan mulai egois dan menghalalkan segala cara agar anggota keluarganya atau dirinya terbebas dari tuntutan hukum.
Persatuan Indonesia
Pemangku jabatan seolah tutup mata dengan kasus yang ada di Papua. Padahal sudah berapa nyawa yang melayang?
Kericuhan yang bersifat SARA berkobar luas namun seolah hanya tontonan saja.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Demokrasi yang seharusnya menjadi icon negara kita nyatanya telah terabaikan saat ini. Negara dulu, barulah rakyat.
Hukum tumpul ke atas. Pemangku pemerintah bukan lagi menjadi naungan rakyat tetapi justru sebaliknya.
Bahkan untuk membahas masalah rakyat, dewan perwakilan rakyat cenderung enggan namun jika menyangkut atasan mereka, mereka secepatnya merapatkan barisan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Apakah pendidikan layak sudah merata? Layanan kesehatan dan ketersediaan pangan pun masih belum merata.
Pejabat masih banyak yang melakukan korupsi padahal rakyat masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan.
Organisatoris lain juga baca ini: 6 Jenis Budaya di Indonesia
Nawadosa Tertoreh di Indonesia
Dulu di tahun 2014 ada istilah Nawacita yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Namun semua itu sirna dan berganti menjadi Nawadosa.
Arti dari Nawa adalah sembilan. Nawadosa berarti sembilan dosa. Apa saja dosa tersebut?
- Perampasan ruang hidup dan penghilangan aspirasi masyarakat.
Di masa kabinet Indonesia maju, hak rakyat untuk memberikan aspirasi lenyap. Sedikit saja.salah bicara langsung mendekam di jeruji besi.
Ruang hidup rakyat di Bengkulu terampas oleh perkebunan kelapa sawit skala besar yang menyebabkan tiga sumber air bersih hancur. Tapi rakyat bisa apa?
- Kekerasan, persekusi, kriminalisasi dan diskriminasi.
Di dua tahun terakhir sudah ada puluhan petani yang menjadi korban kekerasan dari korporasi besar.
Mereka juga menjadi korban kriminal dan diskriminasi. Siapa yang membela mereka?
- Kejahatan kemanusiaan dan pelanggengan impunitas
Banyak kasus yang tertutup secara tiba-tiba. Banyak yang “aneh” dalam pengadilan.
- Omersialisasi, penundukan sistem pendidikan, dan penyeragaman
Apa yang terjadi dengan biaya pendidikan? Bagaimana seseorang bisa mendapat pendidikan yang layak? Kampus bungkam dan menjadi ladang pemerasan.
- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan tindakan perlindungan koruptor
Tidak ada hukuman tegas terhadap koruptor.
- Eksploitasi sumber daya alam beserta program solusi palsu untuk krisis iklim
Ekosistem hancur karena eksploitasi batu bara untuk proyek PLTU yang mana polusinya meracuni udara dan penghuninya.
Gangguan pernafasan akut tidak terbantahkan lagi serta.gangguan kulit.
- Sistem kerja yang memiskinkan dan menindas pekerja
Buruh bergejolak namun mereka yang di atas tetap tenang. Demo tentang tapera hanyalah angin lalu.
- Pembajakan legislasi
- Militerisme dan militerisasi.
Organisatoris lain juga baca ini: Pilkada Serentak 2024: 3 Poin Penting dalam Pertarungan
Keberlanjutan yang Dijanjikan
Walaupun banyak kebijakan pemerintah yang kurang bijak di mata masyarakat, namun tetap saja ada beberapa hal yang positif.
Keberlanjutan program-program tersebut menjadi harapan pemerintah selanjutnya. Tentu saja agar mereka tidak perli repot memulai program dari o.
Apa sajakah program-program tersebut? Salah satunya adalah hilirasi IKN, ekonomi hijau, program Kartu Indonesia Sehat hingga makan siang gratis demi Indonesia emas 2045.
Benar atau tidak nantinya dapat terwujud Indonesia emas, kita sebagai rakyat hanya dapat mengamati dan mendukung sebisanya. Bila perlu justru ikut mengawasi.
Berlanjut dan Dilanjutkan: Kaitannya Kebijakan 10 Tahun Kebelakang
Salah satu kebijakan pemerintah yang berlanjut ( Sumber: BPJS)
Napak tilas kebijakan pemerintah 10 tahun ke belakang, kita amati adalah keberlanjutan program BPJS.
Sampai saat ini program tersebut masih berjalan hanya namanya berganti menjadi KIS (Kartu Indonesia Sehat).
Ada pula program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang memang merupakan program terdahulu dan masih berlangsung hingga sekarang.
Kartu Indonesia Pintar sukses membantu banyak anak untuk tetap melanjutkan pendidikan belajar wajib 12 tahun.
Serta program Prakerja yang muncul saat pandemi namun masih berlanjut hingga saat ini secara daring dan tatap muka.
Pembangunan infrastruktur yang semakin maju namun juga berimbang dengan pajak yang semakin naik.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara paparan kinerja 10 tahun sektor perhubungan menyebutkan hasil dari komitmen kementeriannya untuk melaksanakan 3 KPI (Key Performance Indicator) utama.
3 KPI tersebut adalah Peningkatkan Konektivitas Nasional, Peningkatkan Kualitas Pelayanan serta Peningkatkan Keselamatan Transportasi.
Ketiganya mengacu pada prinsip Indonesia Sentris. Prinsip itu adalah wujud dari hadirnya negara untuk masyarakat.
Infrastruktur yang ada berfokus untuk pada pengembangan sarana dan prasarana transportasi di wilayah daerah terluar, terdepan, tertinggal dan wilayah perbatasan (3TP).
Selain itu pembangungan juga harus mendukung Kawasan Industri (KI), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
Untuk membuktikan kinerjanya, Mentri Perhubungan juga menjabarkan capaian transportasi darat.
Antara lain dengan terlaksananya pengembangan dermaga penyeberangan, pelabuhan penyeberangan, terlaksananya sistem angkutan umum massal di kota besar, serta angkutan umum perkotaan dengan program buy the service.
Kebijakan Lainnya..
Kemudian di sektor transportasi laut, Kemenhub telah berhasil membangun subsidi tol laut yang terbukti menghasilkan rute-rute pelayaran yang saling terhubung serta pelabuhan non komersil dan kapal perintis.
Pada sektor transportasi udara juga berhasil memberi dampak baik antara lain tercapainya penyelenggaran jembatan udara, peningkatan on time performance penerbangan, dan pembangunan bandara-bandara baru.
Di sisi transportasi perkeretaapian juga tidak kalah pencapaian antara lain kondisi jalur kereta api sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 juga adanya jalur kereta api nasional,
Kendati demikian semua itu tetap memiliki tantangan. Salah satunya adanya triple planetary crisis mencakup kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan polusi.
Kelangkaan sumber daya pun menjadi masalah selain pandemi Covid-19 yang juga menjadi tantangan yang cukup berat.
Kebijakan pemerintah memang selalu menimbulkan pro dan kontra. Ada baiknya sebagai warga negara yang baik kita mempertimbangkan berapa banyak keuntungan yang ada daripada kerugiannya sehingga dapat meminimalisir konflik yang dapat timbul di masyarakat.
Sumber:
- Suryadi, R, 2019, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PEMERINTAH YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MELALUI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING, Jurnal, Trisakti
- Yudika, C, 2017, Hilangnya Pancasila Tempo dulu di Indonesia Tempo Sekarang , paper, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA MADIUN
- TEMPO: Nawadosa Jokowi (Selama Dua Periode Memimpin Indonesia, Jokowi Meruntuhkan Demokrasi Dan Harapan-Harapan Reformasi. Nawacita Menjadi Bencana Yang Berlipat Ganda H.34)
- Refleksi 10 Tahun Pemerintahan Joko Widodo, Fokus Utama Pembangunan Sektor Transportasi untuk Wujudkan Indonesia Sentris, 1 Agustus 2024, Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
