Sistem pemerintahan monarki absolut yang menempatkan raja atau ratu adalah kepala negara yang memimpin, nyatanya masih eksis hingga berabad-abad ini. Sebenarnya sistem ini mensejahterahkan atau menyengsarakan sih? ~Trias Politika
Aprilia Dwi Lestari
Sistem pemerintahan monarki absolut adalah salah satu sistem pemerintahan tertua di dunia. Dimana pemerintahan ini menerapkan bentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja atau ratu.
Pemilihan raja atau ratu inipun juga banyak ragamnya, mengingat sistem monarki sendiri ada banyak ragam bentuknya. Namun cara turun temurun atau pewarisan tahta lebih mayoritas dibanding dengan cara pemilihan.
Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pegertian monarki, bentuk monarki, perbedaan monarki dengan republik, hingga daftar negara yang menggunakan sistem ini artikel ini adalah jawabannya.
Arti Kata Monarki
Monarki adalah sistem pada pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi absolut terletak pada kepala negara seorang raja atau ratu. Sehingga monarki juga sering dikaitkan dengan negara yang berbentuk kerajaan.
Dalam monarki, kepemimpinan dan gelar ini biasanya diwariskan secara turun-temurun, seperti hubungan yang masih sedarah. Meskipun ada juga monarki yang menggunakan sistem yang berbeda yaitu dengan pemilihan atau penunjukan.
Namun umumnya gelar raja ini diturunkan melalui garis keturunan. Misalnya jika ada raja yang meninggal lalu anak tertuanyalah yang akan menggantikan. Atau jika ada sebab lain, maka dapat pula dilanjutkan oleh kerabat yang masih sedarah.
Sedangkan pengertian absolut artinya mutlak, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak terbatas. Sehingga sering digunakan pada bahasan politik yang berkaitan dengan kekuasaan dan kedudukan yang kuat.
Jadi monarki absolut adalah salah satu jenis sistem pemerintahan monarki yang mutlak dipegang oleh raja atau ratu tanpa dicampuri oleh badan pemerintahan yang lain.
Sedangkan bentuk monarki lainnya missal monarki konstitusional, kekuasaan rajanya biasanya dibatasi oleh undang-undang dasar.konstitusi yang membagi kekuasaannya dengan badan legislatif atau badan eksekutif lainnya.
Sebagai gantinya, monarki konstitusional sering digunakan pada peran upacara kenegeraan (seremonial) dan juga simbolis yang lebih besar dari kekuasaan politik yang sebenarnya.
Monarki ini dikenal sebagai sistem pemerintahan tertua di dunia, mengingat bentuk kerajaan adalah kebiasaan yang sudah lama berlangsung sejak dulu.
Monarki dan Beragam Kebijakannya
Kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan sistem monarki absolut adalah beragam. Mengikuti kekhasan tiap negara masing-masing. Ada yang lebih pro untuk adanya demokrasi, ada pula yang lebih pro untuk mengingat dan cenderung absolut tunggal
Namun berbagai kebijakan yang ada umumnya akan melahirkan kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Mengenali hal inilah yang akan sedikit memberi gambaran akan pertanyaanmu, apakah sistem pemerintahan ini cukup mensejahterahkan atau justru menyengsarakan?
Kelebihan negara dengan sistem monarki
1. Kontinuistas dan Stabilitas politik
Stabilitas politik dalam sistem monarki akan cenderung lebih kuat. Hal ini karena kepala negara biasanya sebab dari posisi yang diwariskan. Sehingga tidak ada perubahan pemimpin dadakan akibat kudeta atau pemilihan umum yang dibatalkan.
Sehingga kontinuitasnya akan lebih terjaga. Bahkan para warganya akan merasa lebih aman. Karena potensi kerusuhan jadi minim. Mengingat loyalitas untuk raja dan ratunya sudah terbangun.
2. Symbol persatuan dan identitas negara
Salah satu fungsi monarki absolut adalah sebagai pemersatu bangsa dan identitas nasional.Tak hanya berfungsi di acara seremonial, monarki juga menggambarkan sejarah, budaya hingga nilai-nilai khas pada suatu bangsa.
3. Diplomasi dan hubungan luar negeri
Monarki juga berperan dalam diplomasi dan hubungan internasional. Selain sebagai simbolis negara saat kunjngan juga membantu mempromosikan perdamaian hingga membangun relasi diplomatic yang kuat antar bangsa.
4. Pendapatan pariwisata
Monarki sering menjadi ciri khas negara yang juga dijadikan objek wisata. Mengingat istana kerajaan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing. Sehingga tentunya turut menyumbangkan pendapatan untuk bangsa tersebut.
Kekurangan negara dengan sistem monarki
1. Tidak adanya demokrasi
Pemilihan monarki seringnya berdasarkan pewarisan keturunan sehingga bukan pada pilihan rakyat atau kompetensi pemimpinnya. Sehingga hal ini tidak menciptakan demokrasi dan warga berpotensi mengalami pembatasan hak politiknya.
2. Ketidaksetaraan sosial
Sistem monarki seringnya melahirkan ketidaksetaraan sosial yang cukup signifikan. Sebab kekayaan, kekuasaan, serta hak istimewa seringnya berkumpul di tangan monarki dan para keluarga kerajaan. Sedangkan rakyat mungkin mengalami kesenjangan.
3. Potensi kekuasaan disalahgunakan
Pada dasarnya setiap bentuk pemerintahan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk monarki yang juga tidak kebal terhadap ini. Bahkan jika raya atau keluarga kerajaan bersikap otoriter atau korupsi deteksinya akan cukup sulit.
4. Biaya untuk monarki
Biaya untuk monarki juga biasanya tergolong tinggi seperti pemeliharaan istana, kebutuhan kerajaan, dan juga berbagai upacara kerajaan. Apalagi jika kepala negara dengan sistem pemerintahan nya terpisah.
Seperti parlemen dan badan legislatif yang juga perlu menyelenggaraan pemilu dan lain sebagainya. Tentunya perlu biaya ganda untuk kerajaan dan juga pemerintahannya.
Organisatoris lain juga baca ini: 11 trik masuk jadi abdi negara
Bentuk Monarki 2024
Ternyata ragam bentuk monarki dari ribuan abad lalu hingga tahun 2024 ini semakin beragam bentuknya. Berikut ini adalah beberapa bentuk monarki lainnya yang ternyata tidak hanya absolut.
Monarki absolut
Sebagaimana nama absolut sendiri yaitu mutlak, sehingga monarki absolut adalah kekuasaan raja atau ratu yang kekuasannya tak terbatas. Sehingga segala kendali pemerintahan ada padanya tanpa kendali dari pihak lain.
Contohnya arab Saudi, Brunei Darussalam, Oman, Swaziland, Kota Vatikan.
Monarki konstitusional
Monarki konstitusional yaitu salah bentuk monarki yang kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh undang-undang maupun konstitusi lainnya. Sedangkan secara umum, kekuasaan politik berada di tangan badan legislatif atau badan eksekutif lainnya.
Contoh adalah Kerajaan Inggris, Spanyol, Belanda, dan Jepang.
Monarki parlementer
Jenis monarki konstitusional yang raja atau ratunya hanya sebagai kepala negara secara simbolik. Sedangkan kekuasaan politik berada di tangan parlemen atau badan eksekutif.
Contohnya Swedia, Denmark dan Norwegia.
Monarki elektif
Jenis monarki ini, raja atau ratunya dipilih oleh badan atau dewan tertentu. Biasanya proses pemilihan ini juga melibatkan kerajaan atau anggota bangsawan.
Contohnya Malaysia yang mana rajanya dipilih oleh Majelis Raja-Raja.
Monarki dual
Monarki dual yaitu ketika ada dua penguasa yang berbagi kekuasaan. Misalnya penguasa utama adalah raja atau ratu. Sedangkan penguasa lainnya yang perannya lebih terbatas menjadi mahkota pewaris.
Contohnya kerajaan Thailand, kepala negaranya raja, sedangkah raja mahkota menjadi pewarisnya.
Monarki pencerahan
Monarki pencerahan yaitu monarki yang menerapkan prinsip pencerahan dan batasan kekuasaan monarki. Seperti pembagian legislative, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM dan lain sebagainya.
Contohnya Perancis, Belgia, dan Spanyol.
Organisatoris lain juga baca ini: Kebijakan pemerintah dan polemiknya
Perbedaan Monarki dan Republik
Sebagai warga negara Indonesia yang bentuk pemerintahannya adalah republik, tentu kamu masih asing dengan monarki absolut bukan? Berikut ini perbedaan monarki dengan repubilik.
Sistem Monarki
- Sistem pemerintahan yang menjadikan raja atau ratu sebagai pemimpinnya yang diangkat dari garis keturunan.
- Hukum dan berbagai peraturan dibuat oleh raja atau ratu. Sehingga rakyat dan orang lain tidak punya kewenangan berpendapat terhadap aturan.
- Rakyat tidak memiliki dasar-dasar hak asasi. Bahkan jika aturan cukup merugikan rakyat tetap tidak adanya hak untuk berbicara tentang hal itu.
- Terkadang jika penguasa negara adalah seorang tiran, rakyat pun mungkin menghadapi penindasan. Tidak seperti negara republik, rakyat tidak dianggap setara.
Sistem Republik
- Pada negara republik, rakyat punya hak memilih pemerintah melalui pemilu. Metode ini juga di kenal dengan sebutan demokrasi.
- Peraturan dan berbagai perundang-undangan di buat untuk kesejahteraan rakyatnya melalui badan-badan yang berwenang hasil pilihan rakyat juga.
- Rakyat di beri hak-hak dasar untuk berpendapat, baik itu pendapat yang menentang pemerintahan maupun menyetujuinya. Bahkan hak untuk beropini dan membicarakan undang-undang negara.
- Pemerintahan yang demokratis menganggap rakyat bagian dari pemerintah. Setiap warga negara di anggap setara dan di beri hak yang sama tanpa memandang ras, kepercayaan, agama, dan kasta.
Organisatoris lain juga baca ini: Mega kasus korupsi
Daftar Negara Menggunakan Sistem Monarki Absolut
Setelah kamu memiliki gambaran mengenai sistem pemerintahan monarki absolut berikutnya adalah kamu perlu tau daftar negara mana saja yang menggunakan sistem ini.
Meskipun tidak semuanya monarki, namun negara-negara ini cukup awet menerapkan monarki. Berikut daftarnya:
- Kerajaan Saudi arabia
Saudi arabia adalah negara yang menerapkan monarki absolut. Raja harus mematuhi hukum negara yang bersumber pada syariat agama islam yang mereka anut. Yaitu Al qur an dan Sunnah sebagai konstitusi negaranya.
- Kerajaan Inggris
Negara ini bersistem monarki konstitusional dengan kepala negara Ratu Elizabeth II. Monarki di Inggris berbentuk kepala negara yang mewakili kerajaan pada upacara kenegaraan serta jadi symbol nasional.
- Kerajaan Belanda
Sama halnya Inggris, Belanda juga monarki konstitusional dengan kepala negara Raja Willem-Alexander. Monarki negara ini juga berperan simbolis pada pemerintahan, sementara kekuasan politik berada di tangan pemerintah dan parlemen.
- Kerajaan Spanyol
Spanyol juga bermonarki konstitusional oleh kepala negara Raja Felive VI. Kekuasaan politik berada berada di badan legislatif dan eksekutif. Sedangkan monarki sebagai peran seremonial dan simbolis.
- Kerajaan Swedia
Swedia bermonarki konstitusional dengan Carl XVI Gustaf sebagai kepala negaranya. Monarki ini juga sebagai simbolis dan keperluan upacara seremonial sedangkan kekuasaan politik berada di tangan parlemen.
- Kerajaan Norwegia
Kepala negara Norwegia yaitu Raja Harald V. sebagai monarki konstitusional, kepala negera ini juga hanya untuk simbolis.
- Kerajaan Denmark
Ratu Margrethe II adalah kepala negaran Denmark. Sama halnya negara-negara sebelumnya, sebagai monarki konstitusional, ratu Denmark juga hanya berperan simbolis dan seremonial.
- Kerajaan Jepang
Kaisar Naruhito merupakan kepala negara Jepang. Sebagai monarki konstitusional, kepala negara juga hanya berperan simbolis dengan peran politik yang terbatas.
Penutup
Monarki merupakan bentuk negara berbasis kerajaan yang kepala negaranya seorang raja atau ratu. Namun saat ini dengan perkembangan zaman meleknya demokrasi, maka hanya menyisahkan sebagian negara yang menggunakannya.
Sehingga jika muncul pertanyaan sistem pemerintahan monarki ini sebenarnya menyengsarakan atau mensejahterahkan tentunya jawabannya tergantung penerapan di negara aslinya masing-masing.
Karena nyatanya masih banyak negara yang berpegang teguh pada bentuk pemerintahan seperti ini misalnya arab Saudi dan juga inggris yang terkenal dengan bentuk kerajaannya.
Sumber:
- Anisa dkk. 2022. Demokrasi dan monarki
- Fakultas hukum umsu. pengertian monarki dan sejarahnya
- Fakultas hukum umsu kelebihan dan kekurangan negara monarki
- perbedaan monarki dan republik
- unacademy pemerintahan monarki dan republik
