Komposisi BARIKADE 98 Dan Program Kerja Setiap Bidang

Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98 (BARIKADE 98) dalam struktur terdapat komposisi kepengurusan, secara nasional dan wilayah hingga daerahKaishar, Sidang Organisasi.co.id

Melalui Rapat Kerja Nasional I terdapat beberapa aturan administrasi dan sekaligus sosialiasi daripada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Dalam hal komposisi kepengurusan dari tingkat nasional hingga komisariat, AD ART mengatur Struktur jenjang dan kepengurusan organisasi Barikade 98.

BAB XI
Struktur Jenjang Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 20
Struktur Jenjang organisasi

1. Tingkat Nasional berkedudukan pada ibukota negara dengan sebutan Dewan Pimpinan Nasional (DPN BARIKADE 98)
2. Tingkat Provinsi berkedudukan pada Ibukota Propinsi yang disebut dewan pimpinan wilayah (DPW BARIKADE 98)
3. Kabupaten Kota Berkedudukan pada ibukota Kabupaten/Kota dengan sebutan Dewan Pimpinan Daerah Barikade 98,
4. Tingkat Kecamatan berkedudukan pada wilayah Kecamatan dan di sebut dengan Pimpinan Komisariat BARIKADE 98.

Pasal 21
Struktur Jenjang Kepengurusan

A. Tingkat Nasional

1. Dewan Pimpinan Nasional,
2. Dewan Penasehat,
3. Dewan Pakar.

B. Tingkat Provinsi dan Perwakilan Luar Negeri

1. Dewan Pimpinan Wilayah,
2. Dewan Penasehat,
3. Dewan Pakar.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

1. Dewan Pimpinan Daerah
2. Dewan Penasehat,
3. Dewan Pakar.

D. Tingkat Kecamatan

1. Pengurus Komisariat,
2. Penasehat Komisariat.

Komposisi Bidang Dan Kepengurusan BARIKADE 98

Dalam menyusun bagan struktur keorganisasian, maka terdapat beberapa ketentuan yang berlaku secara nasional dalam hal bidang. Hal ini masuk dalam AD ART Barikade 98 pada Bab XI mengenai pembidangan, struktur dewan pimpinan dan pengurus.

Komposisi Bidang

Pada pasal ini secara terperinci mengatur seluruh level kepemimpinan dengan membagi bidang menjadi 9 sebagai bidang penting dalam kepengurusan. Dari nasional hingga komisariat.Sumber AD ART Barikade 98 Pasal 17

Pasal 17 Pembidangan.
Dalam Barikade 98 terdapat bidang-bidang kerja sebagai berikut:

1. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan,
2. Ekonomi, Industri dan UMKM,
3. Pendidikan dan Litbang,
4. Politik, Hukum HAM dan Pertahanan Keamanan,
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial,
6. Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (kor)
7. Pemuda, mahasiswa, Pelajar dan Olahraga,
8. Agama dan Kerohanian,
9. Pemberdayaan Perempuan

Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Pada bidang yang pertama ini, memiliki 3 segmentasi kepengurusan:

1. Organisasi yang membahas dan menguasai tentang mekanisme rapat, persidangan kelembagaan sesuai dengan marwah organisasi yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Kaderisasi, memiliki makna menciptakan anggota dalam lembaga yang memiliki visi dan misi yang sesuai dengan platform lembaga
3. Keanggotaan, bermakna pola rekruitmen untuk masuk dan bergabung dalam keorganisasi, sebagai anggota baru untuk selanjutnya “mengikuti pola pengkaderan”.

Ekonomi, Industri dan UMKM

Hampir sama dengan bidang sebelumnya, pada bagian ini membahas 3 hal penting, sehingga perlu penjabaran dari program kerja sesuai porsi (pembahasan ini pada bagian lain).

1. Ekonomi, secara umum memiliki kajian tentang Ekonomi itu sendiri,
2. Industri dalam pembahasannya adalah kajian penting organisasi dalam melihat industri skala usaha rumahan maupun skalan besar.
3. UMKM, dalam hal advokasinya yang berkorelasi dengan bidang lain (Advokasi) untuk melindungi hak-hak pekerja. Lebih kepada pembinaan untuk meningkatkan usaha mereka.

Pendidikan dan Litbang

Bidang beriktunya dalam Barikade adalah pendidikan dan Litbang (Penelitian dan Pengembangan). Memiliki juga 3 kajian, yakni:

1. Pendidikan, yang mengarah pada pola edukasi secara internal maupun eksternal yang bermakna pendidikan untuk anggota maupun untuk masyarakat secara umum,
2. Penelitian, yakni melakukan upaya pengamatan dan penelitian hal-hal yang baru dengan kajian mendalam.
3. Pengembangan, memiliki makna sebuah hasil penelitian apakah melakukan pengembangan dengan menambahkan atau mengurangi sesuatu untuk maksimalnya suatu kondisi.

Politik, Hukum, HAM dan Pertahanan Keamanan

Bidang ini merupakan ruang dinamika yang berlaku dan berpengaruh secara nasional maupun regional, dengan beberapa kajian penting dalam bidang ini:

1. Politik, semua paham bahwa area ini merupakan pengkajian mengenai sebuah kebijakan dan kaitannya dengan politik dan arah serta posisi keberpihakan politis.
2. Hukum, memiliki makna advokasi kedalam dan keluar lembaga,
3. HAM, dalam spesifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) akan mengarah pada upada pensederajatan hak semua orang pada mata hukum.
4. Pertahanan dan Keamanan, adalah upaya bela negara dan mempertahankan keutuhan negara dalam konteks simbol negara dan dasar negara berdaulat.

Pembedayaan dan Kesejahteraan Sosial

Bidang lain dalam Barikade 98 adalah melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat dalam hal keikutsertaan mensukseskan cita-cita negara. Selain itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan dalam kaitannya dengan prilaku kemandirian anggota.

Kominfo dan Hubungan Antara Lembaga

Pada organisasi tertentu, bidang ini merupakan bidang Humas, namun dalam Barikade 98 menyebutnya Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga.

Bidang ini memiliki peran untuk publikasi lembaga, sebenarnya bidang ini bertugas menjadi penghubung keluar dalam urusan publikasi, selain dari juru bicara. Atau bagian khusus mengenai siaran pers dan semacamnya.

Pemuda, Mahasiswa, Pelajar dan Olahraga

Bidang Pemuda, mahasiswa, pelajar dan olahraga dalam Barikade 98. Adalah sebagaimana lazimnya organisasi lain yang membahas mengenai ini. Untuk melakukan upaya komunikasi baik dan kerjasama dengan mereka. Sekaligus rekruitmen keanggotaan dan kederisasi. Dalam rangka peningkatan peran serta generasi muda harapan bangsa dalam melakukan pengawalan demokrasi menjaga Indonesia.

Sebagaimana hal ini menjadi slogan atau tagline organisasi tersebut.

Agama dan Kerohanian

Dengan energi nasionalisme dan menghargai perbedaan. Maka pada bidang ini adalah Agama dan Kerohanian dengan makna memberikan kebebasan beragama.

Dalam hal pelaksanaan program kerja maka bagian ini menyelenggarakan beberapa program (akan dibahas pada bagian lain). Yang berhubungan dengan toleransi antar beragama.

Pemberdayaan Perempuan

Bidang penting dalam Barikade 98 adalah pemberdayaan perempuan. Yang memiliki translasi memberikan kesempatan kepada perempuan secara internal dan eksternal dalam hal manajerial. Maupun secara fungsional terlibat dalam beberapa kegiatan.

Terutama melindungi hak perempuan dan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku (undang-undang). Dalam seluruh sektor dan lini, birokrasi, swasta, usaha dan komunitas.

Program Kerja Setiap Bidang Dalam Barikade

Dalam pelaksanaannya, maka organisasi ini memiliki komposisi program sesuai dengan bidang pada Barikade 98. Setelah kita memahami tentang penjelasan setiap bidang sebelum pembahasan ini.

Maka berikut ini beberapa draft program kerja yang umum untuk pengurus Dewan Pimpinan Wilayah, Daerah maupun Komisariat. Dengan menyesuaiakan lokasi masing-masing.

Adapun berikut ini merupakan draft secara umum, menambah maupun mengurangi maka sesuai dengan kondisi geografis dan sosial masing-masing DPW, DPD atau DPK Barikade 98 masing-masing.

BIDANG ORGANISASI, Kaderisasi, Keanggotaan, Pendidikan Dan Litbang

Merupakan bidang sebagai tulang punggung keorganisasian. Menjadi menajerial membangun kerangka dan karakteristik sebuah lembaga.

Beberapa program kerja untuk menyesuaikan komposisi dalam kepengurusan Barikade 98 adalah:

1. Percepatan Pendirian Dewan Pimpinan Daerah
2. Kaderisasi Pengurus dalam hal Administrasi dan Visi Misi Oraganisasi,
3. Rekruitmen Keanggotaan dengan pola digitalisasi,
4. Pendidikan dan Pelatihan Keorganisasi, Secara Umum dan Khusus,
5. Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah, secara local dan nasional.

BIDANG EKONOMI, Industri dan UMKM

Adapun draft program kerja pada bidang ini adalah:

1. Kajian Ekonomi Kerakyatan,
2. Pendirian dan Pembinaan Kegiatan UMKM,
3. Pendirian dan Pengembangan industry tepat guna,

BIDANG POLITIK, Hukum dan HAM, Pertahanan Keamanan

Dalam pelaksanaannya, maka bidang ini memiliki beberapa program kerja yang penting yakni:

1. Tunduk pada Kebijakan Politik Nasional oleh DPN,
2. Turut serta dalam peran politik regional sesuai visi dan misi organisasi,
3. Advokasi perlindungan HAM dan Perempuan serta Anak,
4. Turut serta berperan dalam program pertahanan dan Keamanan,

BIDANG PEMBERDAYAAN dan Kesejahteraan Sosial

Sebagai komposisi dalam bidang kepengurusan Barikade 98, maka bagian ini memiliki program usulan, yakni:

1. Kerjasama lintas sektoral untuk penggalian potensi,
2. Kajian dan Penelitian Budaya

BIDANG AGAMA dan Kerohanian

Bidang ini dalam organisasi Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi 98 (Barikade 98) memiliki beberapa program yang bisa menjadi perhatian pengurus, adalah:

1. Terlibat dalam upaya menghargai kebebasan beragama,
2. Penyelenggaraan kegiatan toleransi antar umat beragama

BIDANG KOMINFO, Hubungan Antar Lembaga

Pada bagian komunikasi dan informasi dan hubungan antar lembaga, beberapa program kerja yang bisa menjadi perhatian, yakni:

1. Menata Manajemen publikasi dan Media Sosial DPW, channel Youtube, halaman resmi facebook, tiktok.
2. Membangun kerjasama dan komunikasi dengan ormas sejenis.

BIDANG PEMUDA dan Olahraga

1. Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan
2. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga

BIDANG PEMBERDAYAAN Perempuan

1. Seminar pembedayaan perempuan
2. Seminar perlindungan hak perempuan dan anak.

BIDANG PENGEMBANGAN Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa

1. Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pembinaan Siswa berupa lomba antar pelajar
2. Membangun komunikasi dengan Lembaga internal dan eksternal kampus.

Kepengurusan Wilayah, Daerah dan Komisariat

Pada tingkat pusat (nasional) penyebutan pengurus adalah Dewan Pimpinan Nasional dengan singkatan DPN.

Pada kepengurusan wilayah dan daerah, maka Barikade98 memiliki struktur dengan beberapa posisi penting.

Berikut bagian atau posisi tersebut, lengkap dengan bidang yang menjadi otoritasnya. Dalam pasal 18 Dengan penjabaran Struktur organisasi Barikade 98. Mengatur hierarki kepengurusan DPN dengan penyebutan:

Ketua Umum,
Sekretaris Jenderal, dan
Bendahara Umum.

Sementara untuk bidang dan jabatan wakil, sama dengan kepengurusan pada tingkat wilayah.

Komposisi Dewan Pimpinan Wilayah Barikade 98

Pada kepengurusan wilayah dengan penyebutan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), memiliki struktur kepengurusan dan jabatan:

Dewan Penasehat
Dewan Pakar

Ketua DPW
Wakil Ketua I, Organisasi pendidikan dan Litbang,
Wakil Ketua II, Ekonomi Kesejahteraan,
Wakil Ketua III, Politik Hukum dan Keamanan.

Sekretaris DPW
Wakil Sekretaris, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Hubungan antar lembaga, Pendidikan dan Litbang.
Wakil Sekretaris, Bidang Ekonomi, Industri, UMKM Pemberdayaan, Kesos dan Polhukam, Bidang pemuda dan Olahraga.
Wakil Sekretaris, Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa.

Bendahara DPW
Wakil Bendahara

Ketua-Ketua Bidang

Ketua Bidang masing-masing 1 orang, pada beberapa pembidangan, berjumlah 9 orang, yakni:

1. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan,
2. Ekonomi, Industri dan UMKM,
3. Pendidikan dan Litbang,
4. Politik, Hukum HAM dan Pertahanan Keamanan,
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial,
6. Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (kor)
7. Pemuda, mahasiswa, Pelajar dan Olahraga,
8. Agama dan Kerohanian,
9. Pemberdayaan Perempuan

Anggota

Pada bidang, tidak ada posisi sekretaris bidang, melainkan anggota. Adapun jumlah anggota tidak tertulis berapa jumlah maksimal setiap bidang kepengurusan.

Namun tetap memakai jumlah lazim kepengurusan organisasi, yakni dengan formasi ganjil. Maksudnya, setiap bidang terdaot pengurus berjumlah 3, 5, 7 dan seterusnya (ganji) termasuk ketua bidang masing.

Misalnya, Ketua Bidang OKK, maka pada anggota terisi 2, 4, 6, dst (genap). Dengan menambahkan anggota dengan ketua bidang maka jumlahnya menjadi ganjil. Bertujuan, jika saja pada bidang ada voting.

Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Barikade 98

Untuk kepengurusan pada tingkat daerah, mencakup Kabupaten Kota. Maka sesuai dengan pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Barikade 98. Tidak terdapat perbedaan posisi dan jabatan. Yang berubah adalah penyebutan.

Jika pada Provinsi maka penyebutannya Dewan Pimpinan Wilayah, maka pada tingkat Kabupaten Kota penyebutannya adalah Dewan Pimpinan Daerah. Komposisi struktur dan jumlah pengurus, bidang secara nomenklatur adalah sama.

Dewan Penasehat
Dewan Pakar

Ketua DPD
Wakil Ketua I, Organisasi pendidikan dan Litbang,
Wakil Ketua II, Ekonomi Kesejahteraan,
Wakil Ketua III, Politik Hukum dan Keamanan.

Sekretaris DPD
Wakil Sekretaris, Organisasi Kaderisasi Keanggotaan (OKK), Hubungan antar lembaga, Pendidikan dan Litbang.
Wakil Sekretaris, Bidang Ekonomi, Industri, UMKM Pemberdayaan, Kesos dan Polhukam, Bidang pemuda dan Olahraga.
Wakil Sekretaris, Pemberdayaan Perempuan, Pengembangan Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa.

Bendahara DPD
Wakil Bendahara

Ketua-Ketua Bidang, masing-masing satu orang untuk bidang:

1. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan,
2. Ekonomi, Industri dan UMKM,
3. Pendidikan dan Litbang,
4. Politik, Hukum HAM dan Pertahanan Keamanan,
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial,
6. Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga
7. Pemuda, mahasiswa, Pelajar dan Olahraga,
8. Agama dan Kerohanian,
9. Pemberdayaan Perempuan

Kepengurusan Tingkat Kecamatan

Memungkinkan untuk berdirinya, pada skala kecamatan dengan penyebutan Komisariat. Hanya saja penyebutannya berbeda.

Nasional Provinsi dan daerah berbentuk dewan, maka komisariat tidak memakai struktur yang demikian. Melainkan dengan sebutan Pengurus Komisariat.

Pengurus Komisariat

Ada perbedaan struktur pada tingkat pengurus komisariat, yakni:

Penasehat Komisariat

Ketua
Wakil Ketua

Serektaris

Bendahara

Ketua dengan satu orang wakil, sementara sekretaris dan bendahara tidak memiliki wakil.

Jumlah bidang, sama dengan kepengurusan Daerah hingga nasional, berjumlah 9 orang ketua bidang.

1. Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan,
2. Ekonomi, Industri dan UMKM,
3. Pendidikan dan Litbang,
4. Politik, Hukum HAM dan Pertahanan Keamanan,
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial,
6. Kominfo dan Hubungan Antar Lembaga (kor)
7. Pemuda, mahasiswa, Pelajar dan Olahraga,
8. Agama dan Kerohanian,
9. Pemberdayaan Perempuan

MANIFESTO POLITIK

Dalam setiap deklarasi dan pelantikan, maka ada pembacaan Manifesto oleh pengurus yang akan dilantik. Disaksikan oleh Pengurusn DPN. Adapun bentuk narasinya adalah.

Manifesto BARIKADE 98

Atas Berkat Rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan yang luhur untuk mengawal demokrasi dan menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari cita-cita Reformasi 98, maka dengan ini Kami Barikade 98 berikrar:

1. Tetap utuh Bersatu, teguh sejak dalam pikiran, komitmen dalam sikap, konsisten dalam perbuatan, tetap setia dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita luhur reformasi 1998 demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Berjuang bersama rakyat untuk mengawal pemerintahan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin dari segala upaya sabotase dan Kudeta politik yang dilakukan oleh Cendana, Oligarki Orde Baru, Pengusaha Hitam dan Eks HTI serta Jaringannya terhadap pelaksanaan agenda-agenda Reformasi dan Demokratisasi yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan yang sah hasil Pemilu Demokratis 2019.
3. Menjadi barikade sekallgus garda terdepan menjaga persatuan nasional dari segala upaya pecah belah dan tipu daya ideologi transnasional yang hendak menganti ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta upaya memporak-porandakan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Demikian Ikrar kami

Barikade 98, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meneguhkan hati kami,

Menguatkan Nurani dan Jiwa Raga kami,

membukakan jalan pengabdian,

memberi kemudahan perjuangan,

Demi lbu Pertiwi

semesta nusantara.

Dari Sabang sampai Merauke

dari Miangas sampai Rote.

PadaMu Negeri

Indonesia Raya

JIWA RAGA KAMI

Jakarta, 27 Oktober 2020 (Isi tempat tanggal dan tahun yang sesuai)

Demikian pembahasan mengenai struktur maupun komposisi dan program kerja hingga manifesto Barikade 98.