Pertanggung Jawaban Organisasi: Definisi dan 3 Jenis

Pertanggung jawaban
Instansi Pemerintahan (Foto: nalar.id)

Pertanggung jawaban organisasi, merupakan sebuah tanggung jawab yang berada pada pundak dari para anggota organisasi, dengan kewenangan, kewajiban, serta hak yang nantinya mereka dapatkan. Berikut pembahasannya mulai dari jenis instansi, dan sebagainya.Ayu Maesaroh, Struktur Organisasi – organisasi.co.id

Semua jabatan harus melakukan pertanggung jawaban atas program yang telah terlaksana. Dan itu berlaku pada wadah atau instansi formal.

Bacaan Lainnya

Namun sebelum itu, kita mengupas apakah sebenarnya pengertian instansi? dan Alur pelaporannyannya?

Pengertian Instansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, instansi merupakan sebuah badan pemerintah umum. Dalam hal ini dapat berupa kantor maupun jawatan.

Namun ada pula yang berpendapat bahwa instansi tidak hanya badan pemerintah umum. Bisa pula ia merupakan milik swasta. Tujuan atau tugas dari instansi adalah untuk melayani publik. Keberadaannya adalah sebagai organisasi profit.

Jadi, ia tetap berupaya mendapatkan keuntungan. Selain memiliki pengertian seperti itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tercantum tiga pengertian lainnya.

Pertama, instansi adalah tingkatan pengadilan, kedua, ia merupakan tahapan pada sebuah rapat atau diskusi, dan ketiga, instansi adalah badan pemerintah.

Organisatoris lain baca ini: Mengenal Pengertian Social Community

Adapun beberapa pembahasan lain mengenai pengertian daripada kata “instansi” sendiri. Beberapa literatur mengatakan bahwasannya instansi adalah salah satu organisasi.

Yang mana mereka terdiri atas beberapa orang, dengan bekerjasama antara satu sama lain, untuk bisa mencapai tujuan yang sudah menjadi rencana awal dengan pertanggung jawaban yang harus mereka emban.

Yang kemudian pada akhirnya membuat instansi, terbagi atas beberapa jenis dalam kehidupan nyata. Ada jenis instansi berdasarkan kebijakan, seperti instansi pemerintah dan swasta.

Ada jenis instansi berdasarkan alur pelaporan, dan sebagainya. Yang mana beberapa jenis instansi tersebut mempunyai tugas dan wewenang.

Serta sanksi yang akan mereka dapatkan ketika mereka melanggar peraturan yang ada. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa pembahasan selengkapnya.

Jenis Instansi Berdasarkan Alur Pelaporan

Definisi pertanggung jawaban
Instansi berdasarkan pelaporan (Foto: merdeka.com)

Yang pertama adalah jenis instansi berdasarkan alur pelaporan. Maksudnya adalah, instansi tersebut terbentuk dengan tujuan, memudahkan beberapa pihak dalam melaporka suatu hal, terkait pekerjaan mereka.

Pun dengan cara agar dapat mengawasi bawahan, berdasarkan kinerja mereka, ataupun dedikasi mereka serta loyalitas terhadap pekerjaan yang sedang mereka pegang tersebut.

Sehingga hal itu menjadi pertimbangan nantinya dari sang pemimpin, untuk mempertimbangkan apakah orang tersebut dapat terus bertahan dalam perusahaan ataupun organisasi yang ia buat, atau tidak.

Oleh karenanya, beberapa instansi pelaporan tersebut terbentuk, guna memenuhi kebutuhan demikian. Jadi, berikut beberapa pembahasan mengenai instansi demikian:

Instansi PPATK

Atau kepanjangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Merupakan lembaga yang dibuat oleh pihak Presiden, dengan basis independen.

Lembaga tersebut bertugas untuk menerima beberapa pelaporan terkait atas transaksi keuangan yang ada, serta memberantas tindakan pencucian uang.

Instansi ini sudah legal dan bahkan telah diakui oleh negara. Beberapa pasal yang mengatur pertanggung jawaban atas instansi ini, antara lain:

  • UU No 15 Tahun 2002, tentang tindak pidana pencucian uang, yang diubah menjadi UU No 8 Tahun 2010.
  • UU No 6 Tahun 2012, tentang mengefektifkan pencegahan dari tindak pencucian uang, dengan membentuk beberapa komite, salah satunya komite untuk PPATK.

Mengingat tindak pencucian uang termasuk tindakan pidana, yang sangat merugikan negara, serta beberapa pihak yang terkait atas tindakan tersebut.

KPK

Siapa yang tidak mengenal lembaga yang pernah mengalami ketidakadilan dalam tes TWK, yang mana mereka akan diangkat sebagai ASN, ketika sudah lulus tes.

KPK, sendiri, lahir dan ada oleh pemerintah, guna membantu Presiden dalam menyelesaikan beberapa urusan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Yang dianggap sangat merugikan bangsa dan Negara, serta menurunkan kepercayaan warga negara, kepada Pemimpin mereka.

Oleh karena itulah, terbentuknya KPK, dengan basis independen, bebas dari campur tangan politik, yang mana sekarang telah menyeruak berbagai kasus besarnya.

Dan memperlihatkan, betapa ngerinya negara Indonesia ini, dengan para wakil rakyat yang semakin hari, semakin memberanikan diri untuk memperlihatkan taringnya, kepada warganegara yang ada.

Lembaga tersebut mempunyai beberapa tugas, selain mencegah adanya tindak pidana korupsi, yang mana mereka pertanggung jawaban ke Presiden.

Mereka juga mempunyai tugas lainnya. Yakni salah satunya adalah melaporkan hasil kekayaan daripada calon politisi, yang ingin maju dan duduk di kursi sebagai pejabat negara, pada periode pemilihan umum.

Hal tersebut akan terlaksana, sebelum pemilihan tersebut terselenggara.

BKP

Yang terakhir adalah BKP, atau kepanjangan dari Badang Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Lembaga tersebut terbentuk oleh pemerintah.

Guna membantu pemerintah dalam memonitori kinerja daripada tenaga kerja pemerintah yang ditempatkan di beberapa wilayah daerah Indonesia, baik berbasis pusat, ataupun daerah.

Laporan tersebut sering dinamakan sebagai LAKIP, atau kepanjangan dari Lapiran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut terlaksana pada setiap tahun, sebagai pengevaluasian, dan referensi untuk tahun berikutnya, soal masalah jabatan daripada pejabat pemerintah tersebut.

Itulah beberapa jenis instansi, berdasarkan pertanggung jawaban mereka.

Jenis Instansi Berdasarkan Birokrasi

Instansi berdasarkan birokrasi (Foto: beritabersatu.com)

Adapun beberapa jenis instansi lain, dengan basis yang lebih melekat kepada pemerintah, ialah jenis instansi birokrasi. Istilah birokrasi memang sudah tidak asing di telinga kita.

Bahkan beberapa ahli, sudah mencetuskan pendapat mereka tentang hal tersebut, antara lain:

Max Weber

Beliau adalah ahli politik asal Jerman, yang mana mengemukakan tentang pengertian dari kata “birokrasi” itu sendiri. Ia mengemukakan bahwasannya birokrasi adalah sebuah organisasi.

Yang mempunyai beberapa aturan dengan tujuan mencapai goals yang ingin tercapai. Dalam penerapannya, birokrasi ini sangat erat kaitannya dengan sistem otoritas, jenis peraturan yang terorganisir dan rasional.

Fritz Morstein Marx

Ilmuwan asal Jerman – Amerika ini, mengemukakan soal “birokrasi”. Yang menurutnya bahwa birokrasi adalah sebuah organisasi yang mana terbentuk oleh pemerintah.

Organisatoris lain baca ini: Pengertian, persamaan dan Perbedaan Paguyuban Patembayan

Dengan tujuan untuk melaksanakan beberapa pekerjaan spesialis, serta berada dalam koridor sistem administrasi negara, khususnya untuk para aparatur negara.

Peter M Blau dan Charles H Page

Merupakan seorang ilmuwan sosiologi asal Amerika, yang mengemukakan tentang “birokrasi”. Mereka berpendapat hal tersebut berbentuk organisasi.

Yang kemudian terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai, dengan catatan melakukan beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi negara yang cakupannya besar, serta mengkoordinasikannya secara sistematik.

Jika kita simpulkan, maka “birokrasi” adalah sebuah organisasi yang mempunyai pertanggung jawaban, dengan melaksanakan berbagai kegiatan administrasi negara yang cakupannya besar.

Serta berada pada peraturan yang sistematis, spesialis, untuk mencapai tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Jadi, berikut beberapa jenis organiasasinya:

Departemen Kabinet

Maksudnya adalah, jenis instansi ini meliputi beberapa lembaga yang sangat bersentuhan dengan presiden atau pemimpin.

Seperti misalnya di Indonesia, yakni Lembaga legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan dalam penyusunan kebijakan bersama dengan Pemimpin, termasuk dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Federal Agencies

Adalah lembaga berbentuk agensi, yang terdiri atas orang-orang yang masih menjabat dalam kepemerintahan negara tersebut.

Contoh instansi berdasarkan agensi, salah satunya adalah FBI, yang mana mereka bertugas memberantas beberapa kasus bertaraf Internasional, dan berkaitan dengan negara mereka.

Federal Corporation

Merupakan salah satu jenis instansi yang mana mereka mempunyai dua peran sekaligus. Yakni sebagai lembaga pemerintahan, juga sebagai lembaga bisnis.

Lembaga yang palng konkret dalam jenis instansi ini, antara lain, BUMN, PLN, Garuda Indonesia Airways (GIA).

Independence Regulatory Agency

Merupakan lembaga yang terbentuk oleh pemerintah, dengan tujuan menjadi tangan kanan Presiden dalam memberantas beberapa tindak pidana, yang dapat merugikan Negara dan bangsa.

Lembaga jenis ini, bebas dari campur tangan kekuasaan politik, dan sebagainya. Contoh untuk jenis instansi ini, antara lain KPK, BPPN, serta KPU.

Posisi Dewan Pengawas dan Pembina Apakah Alur Komando

Instansi dewan pengawas (Foto: voi.id)

Selanjutnya adalah posisi untuk instansi pengawas. Yang mana mereka mengawasi berjalannya kebijakan yang berlaku pada suatu daerah, atau wilayah kekuasaan.

Mereka terbentuk untuk membantu Pemerintan dalam menegakkan keadilan, terhadap beberapa oknum yang melanggar aturan atau kebijakan yang berlaku.

Beberapa lembaga yang berada pada jenis instansi pengawasan, ialah polisi, TNI, dan sejenisnya. Mereka mempunyai pertanggung jawaban yang sangat besar, kepada Pemerintah, terkait penertiban.

Organisatoris lain baca ini: Mengenal Struktur Holacracy, Sosiocracy

Yang kemudian, dalam instansi tersebut terdapat dewan Pengawas, yang juga mengawasi beberapa anggota, serta nantinya mereka yang akan melaporkan hasil dari pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Penugasan dari mereka, tergantung kepada kebijakan daripada Pemerintah, dan mereka harus mengikuti segala apa yang menjadi instruksi dari Pemimpin tersebut.

Berikut masing-masing dari dewan pengawas, serta instansinya:

Dewan Pengawas KPK

Salah satu tugas dari dewan pengawas KPK, adalah mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Selain itu, mereka juga memberikan izin untuk pelaksanaan penggeledahan, penyadapan, serta penyitaan barang yang menjadi hasil korupsi.

OJK

Atau kepanjangan dari Otoritas Jasa Keuangan, adalah instansi yang mengawasi berbagai kegiatan keuangan seperti masar podal, investasi, dan sebagainya.

Mereka nantinya akan memberikan laporan hasil pengawasannya kepada Pemerintah, untuk menjadi bahan referensi terkait kebijakan yang nantinya akan dibuat oleh Presiden bersama degan Lembaga yang terkait.

Dewan Pengawasan Syariah

Tidak berbeda jauh dari yang sebelumnya, Dewan Pengawasan Syariah atau singkatan dari DPS, adalah salah satu lembaga yang mengawasi kegiatan keuangan dengan basis syariah.

Dewan Pengawas Syariah juga mengawasi berbagai kegiatan dari Lembaga Keuangan Syariah. Yang mana lembaga tersebut mempunyai peran andil dalam laju kegiatan transaksi berbasis syariah.

Penutup

Itulah beberapa pembahasan mengenai pertanggung jawaban, terkait dengan beberapa instansi yang terkait, entah berada di Indonesia, maupun tingkat dunia.

Kemudian terdapat beberapa tugas dan wewenang, serta kedudukan dari setiap masing-masing instansi yang berada dalam golongan jenis instansi yang sudah menjadi pembahasan tersebut.

Hingga nantinya kita bisa memahami bagaimana kewenangan yang mereka miliki, serta hak yang mereka dapatkan. Pun dengan sanksi yang para anggotanya harus terima.

Mengingat lembaga yang menjadi organisasi mereka tersebut, telah diakui secara nasional, dan mempunyai beban moral yang lebih tinggi, ketimbang sebelum mereka berada pada posisi tersebut.

Sekian ulasan kali ini, semoga menginspirasi.

Daftar Pustaka

  1. Instansi adalah Badan Pemerintah
  2. PPATK
  3. BKP dan LAKIP
  4. KPK
  5. Definisi instansi
  6. Birokrasi menurut para ahli
  7. Jenis instansi berdasarkan birokrasi
  8. Dewan Pengawasn KPK
  9. OJK
  10. Dewan Pengawas Syariah