Partai penentang penguasa, adalah salah satu partai yang sampai detik ini masih berada dalam kondisi harap-harap cemas. Akankah nasib mereka akan sama dengan nasib pada era sebelumnya di Indonesia? berikut pembahasannya. Ayu Maesaroh, Konsep Organisasi – organisasi.co.id
Kekuasaan memang menebar begitu banyak kenikmatan, gelimang harta, hingga kemudahan lainnya yang membuat siapa saja akan terlena, dan terus masuk, ke dalam lubang yang sebenarnya sudah tidak benar.
Rasanya begitu, harta, tahta, dan segalanya, kadang mereka balut dengan berbagai kata-kata mutiara, yang mana pada akhirnya membuat siapa saja, enggan untuk pergi, bahkan ada yang mempertahankan.
Dan itu, mungkin bukan hanya terasa oleh Indonesia saja, tapi negara-negara lain, juga pasti ada orang-orang yang demikian.
Lalu, siapa yang menjadi korban? Seperti jalan cerita di novel, berawal dari plot twist, yang lambat laun terungkap, siapa yang menjadi korban. Benar, rakyat mereka.
Seperti orang-orang pada umumnya, mereka menargetkan para korban, entah yang kondisi ekonominya berada di level rendah, menengah, hingga atas.
Tidak heran, jika kemudian ada begitu banyak orang, yang akhirnya membuat partai Oposisi, yang sering terkenal sebagai partai yang menentang kekuasaan, ataupun kebijakan dari pejabat tinggi di negara mereka.
Padahal, mereka hanya minta satu hal, keadilan, cukup. Lalu, bagaimana nasib dari partai ini, jika di Indonesia saja, sudah ber-mindset demikian?
Definisi Partai Penentang Penguasa
Kata “oposisi” sendiri, mempunyai definisi tersendiri, dan hal tersebut terlihat dari beberapa aspek. Seperti misalnya secara bahasa, “oposisi” merupakan salah satu kata yang diambil dari bahasa Inggris, dengan nama “opposition”.
Atau bahasa latinnya adalah oppnore. Keduanya mempunyai arti, yakni menyanggah, membantah, serta memperhadapkan.
Adapun secara terminologi, yang mana partai “oposisi” tersebut, mempunyai definisi sebagai partai yang menentang kebijakan dari pemerintah, yang sedang berjalan pada negara atau wilayah tertentu.
Adapun beberapa pendapat dari beberapa ahli tentang “oposisi” ini, yakni:
Eep Saufullah Fatah
Beliau berpendapat bahwasannya “oposisi” adalah sebuah tindakan, yang meluruskan sebuah tindakan ataupun perbuatan dengan menjurus kepada kekeliruan.
Serta mereka akan mendukung atas perbuatan ataupun tindakan yang sudah benar. Yang mana dalam hal ini, sebuah kebijakan lebih mengarah kepada kepentingan publik, ketimbang kepentingan pribadi.
Prof. Dr. Nurcholis Majid
Beliau mengemukakan pendapatnya dalam buku yang berjudul “Dialog Keterbukaan”, menganggap bahwa “oposisi” adalah sebuah tindakan.
Yang mana berprinsip untuk menyeimbangkan antara check and balance dari sebuah kebijakan, yang memang seharusnya bisa terhandle oleh pihak Pemimpin.
Karena, beliau mengambil dari filosofi manusia, yang mana tidak selamanya akan benar, apalagi dalam ranah formal, seperti membuat dan memberikan kebijakan bagi wilayah kekuasaan.
Ilmu Politik
Dalam ilmu tersebut, menjelaskan bahwasannya partai “oposisi” adalah salah satu partai atau organisasi yang mana mereka bergerak untuk menentang orang-orang.
Yang ada dalam ranah pemerintahan, serta mereka yang dapat membuat serta memberlakukan sebuah aturan untuk wilayah kekuasaan mereka.
Jika kita simpulkan, maka partai “oposisi” adalah salah satu partai penentang penguasa, yang mana mereka bertugas untuk meluruskan beberapa tindakan serta perbuatan.
Dari orang-orang yang berada di ranah jabatan Pemerintah. Dalam hal ini, meluruskan beberapa kebijakan yang rasanya tidak mementingkan kebutuhan publik, serta lebih ke hal pribadi.
Bagaimana resiko dan konsekuensi yang harus menjadi tangunggan oleh pemerintah, mulai dari peluang, hingga prosentase akan terjadi konsekuensi tersebut, ketika pemerintah tetap melaksanakan kebijakan “menyimpang” tersebut.
Karena, sudah sewajarnya jika manusia mendapatkan teguran dari sesamanya, agar lebih baik, dan tidak melakukan tindakan salah yang sama.
Oposisi juga syarat akan sebuah support system, yang mana mereka juga bisa mensupport kebijakan pemerintah, yang rasanya memang sudah pas dengan kepentingan umum, atau masyarakat.
Konsep Kebijakan yang Ditentang
Jadi, lantas tidak semua kebijakan pemerintah mereka tentang, pun jika ada hal yang mereka tentang, maka tidak semata-mata melabelkan pemerintah yang tidak pro dengan rakyatnya.
Mereka (partai oposisi) hanya sebagai salah satu elemen yang dapat memberikan kritik serta saran kepada pemerintah, serta para pejabat, untuk meluruskan tindakan mereka.
Dan bukankah sudah lumrah, jika pemerintah mendapatkan berbagai kritikan tentang kebijakan yang ada, dan menjadikannya sebagai referensi mereka, untuk bisa membuat peraturan atau kebijakan yang lebih baik lagi?
Pun dengan implementasi yang ada. Seperti baru-baru ini saja, Indonesia yang sekarang sudah dianggap sebagai “Negara Lucu” oleh para rakyatnya.
Organisatoris lain baca ini: Organisasi Pemuda Sayap Partai: Daftar Partai
Beberapa kasus besar, dengan oknum yang tidak main-main, “mereka” mendapatkan potongan hukuman yang sangat tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat.
Ada yang mendapat hukuman sampai 6 tahun penjara, bahkan yang paling lucu lagi, ada yang awalnya 10 tahun, malah bisa mendapatkan potongan hukuman sampai 4 tahun penjara.
Padahal, kasusnya sudah ke ranah yang paling fatal, yakni tindak pidana kasus pencucian uang. Dan ketika mendapat kritik, katanya para partai penentang dari penguasa, tidak digubris, apalagi dilirik kritikannya.
Konsep Kebijakan yang Ditentang
Lalu, konsep kebijakan pemerintah yang seperti apa, yang mana menjadi tentangan para partai oposisi ini? Jika kita tarik beberapa pembahasan yang ada.
Maka yang penentangan oleh beberapa partai oposisi, adalah tindakan dari para pejabat pemerintah, yang mana mereka mempunyai kewenngan untuk membuat, hingga memberlakukan sebuah kebijakan.
Dalam hal ini, partai oposisi menjadi salah satu elemen penting sebenarnya. Karena, jika tidak ada partai oposisi dalam sistem pemerintahan, maka proses daripada perkembangan suatu wilayah yang lebih maju.
Tidak akan pernah ada, bahkan nol persen kesempatannya. Jadi, sudah saatnya memang partai oposisi mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Mereka bukannya tidak perduli dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tapi, mereka sangat mementingkan kebijakan agar hal tersebut dapat penerimaan baik oleh masyarakat luas.
Dengan cara mereka memberi masukan, saran, serta kritik, agar bisa membuat kebijakan yang lebih bijaksana lagi.
Nasib Partai Penentang Penguasa di Indonesia
Dan masalah partai oposisi, sebenarnya partai ini sudah ada sejak lama, bahkan pada masa orde lama. Pada masa tersebut, partai oposisi adalah partai Masyumi.
Mereka mendelegasikan sebagai partai oposisi, agar nantinya menjadi salah satu elemen yang menegur pemerintah, ketika kebijakan yang ia buat, seperti merugikan rakyat Indonesia.
Yang kemudian lambat laun, sepak terjang dari karir partai oposisi di era Soekarno, redup, tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa memberikan kritik, bahkan saran kepada pemerintah.
Mengingat kala itu, Indonesia sedang dalam fase sistem pemeritahan Parlementer, dan sebelum itu juga, Pemerintah Soekarno membubarkan partai oposisi, karena tidak pro dengan pemerintah.
Yang mana akhirnya dalam masa kepemerintahan Soekarno, terkenal sebagai rezim pemerintahan otoriter pertama di Indonesia.
Termyata pada saat Orde Baru, partai oposisi di Indonesia juga tidak mendapatkan tempat untuk mereka dapat mengkritik pemerintah, atas kebijakan yang dianggap sangat menyeleweng dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila.
Bahkan pada masa orde baru, ada begitu banyak tragedi pertumpahan darah, yang sampai sekarang tidak bisa dengan mudah dilupakan oleh warganegara Indonesia.
Betapa kejamnya pada masa tersebut, pun dengan sekarang, yang tidak sedikit dari orang-orang terus berjuan untuk bisa mendapatkan keadilan serta pertanggungjawaban atas orang-orang yang menjadi korban kala itu.
Nasib di Era Selanjutnya
Terlebih dalam hal politik juga demikian. Ada begitu banyak kejanggalan pada era Orde Baru. Walaupun pada akhirnya, era ini seketika selesai, dan Presiden mengundurkan diri, karena tidak bisa dengan baik dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia.
Pun dengan beberapa era pemerintahan di Indonesia setelahnya, yakni Era Reformasi. Dari Gus Dur, B.J Habibie, hingga Megawati Soekarno putri. Partai oposisi benar-benar redup untuk keeksistensiannya dalam pemerintahan.
Barulah ada secercah harapan yang muncul ketika seorang Presiden untuk pertama kalinya, di pilih langsung oleh rakyat, kala itu pada tahun 2004.
Dari hal tersebut, partai oposisi mendapatkan eksistensi mereka hingga sekarang. Ada berbagai kebijakan pemerintah yang mereka kritik.
Mulai dari tarif listrik, sampai kebijakan yang benar-benar mempengaruhi mobilitas dari warganegaranya, seperti PPKM saat ini.
Partai Penentang Penguasa di Mata Pemerintah
Namun rasanya hal tersebut, saat ini menjadi salah satu hal yang juga menjadi kegelisahan beberapa rakyat Indonesia. Entah pemerintah melihat dari sisi mana, sebuah partai oposisi, yang akhirnya ikut berada pada kabinet dari Pemerintah.
Hal tersebut memang memberikan kesan bahwasannya, Pemerintah Indonesia ingin menyatukan semuanya, dengan satu suara, untuk memajukan Indonesia.
Tapi, hal tersebut harus kembali lagi kepada konsep dari pemerintahan. Bahwa partai oposisi, merupakan elemen yang sangat penting konteksnya.
Yang mana mereka berperan dalam check and balance untuk segala kebijakan yang pemerintah buat. Dalam kenyataannya, hanya sekitar 3 partai oposisi yang Indonesia punya.
Organisatoris lain baca ini: 75 Organisasi Kepemudaan Nasional, Mahasiswa Dan Sayap Partai
Hal tersebut sangat tidak seimbang, dari anggota kabinet yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Hal tersebut sudah banyak dikatakan oleh beberapa pengamat politik.
Seperti yang dilansiri dari news.detik.com. Hingga sampai kecemasan bahwa Indonesia akan berada pada masa kelam yang terdahulu, pun terngiang sampai sekarang.
Lalu, bagaimana kebijakan dari pemerintah? Apakah akan tetap menjarah partai oposisi dan menenggelamkan kembali, atau memilih jalan keluar lainnya?
Penutup
Itulah beberapa pembahasan mengenai partai penentang penguasa. Dari hal tersebut, kita dapat memahami bagaimana sekelumit kebijakan, perlu adanya sebuah kritikan.
Dan perlu diingat, kritikan bukan berarti selamanya akan membenci kebijakan yang pemerintah buat, tapi, kritik akan bisa berdampak baik, ketika hal tersebut menjadi referensi, dan mengubahnya ke kebijakan yang lebih bijaksana.
Dan bukankah hal tersebut yang menjadi harapan para rakyat yang ada dalam suatu wilayah? Keadilan, kesejahteraan, kedamaian, merupakan hal yang penting saat ini bagi masyarakat luas?
Sehingga, tidak ada kata salah, untuk mendengar dari kritikan partai penentang penguasa, yang mana tidak serta merta mereka mengkritik, dengan bertujuan untuk membenci segala yang menjadi kebijakan.
Sekian ulasan kali ini, semoga menginspirasi.
- Damanhuri, “Konsep Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta, hal. 17-18
- Definisi oposisi
- Nasib partai oposisi
- Nasib partai oposisi 2
