PPN 2025, kebijakan yang menuai kontrorversi ini, ternyata ada beragam alasan di dalamnya untuk meloloskan. Jadi apa saja? ~Trias Politika
Mengencangkan sabuk perut dan menahan segala keinginan pada 2025 nanti, rasa-rasanya akan berlaku di Negara Indonesia kita akibat dari PPN 2025 yang sah naik.
Bahkan di media sosial pun mulai menggalakan beragam aksi protes, salah satunya “Garuda Biru” yang tergaung kembali akibat keputusan tersebut dirasa tidak berpihak kepada rakyat.
Tapi, mengapa hal tersebut bisa dengan mulus tercanangkan serta tidak melihat kanan-kiri dari para pemangku kepentingan di Negeri kita?
Alasan PPN 2025 Naik
Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, pencanangan kenaikan pajak di hampir beberapa sektor akhir-akhir ini mendapatkan banyak perhatian.
Bahkan sudah ada beragam aksi terkait penggaungan “Garuda Biru” yang sebelumnya juga digunakan untuk beberapa issue Pemerintah sebelumnya.
Tapi, apa sebenarnya alasan dari para pemangku kepentingan di Negara kita memutuskan untuk kenaikan pajak ini?
Menaikkan Pendapatan dari Sisi Negara
Yang mana menurut beberapa sumber yang ada, alasan ini ada karena nantinya uang dari PPN di tahun 2025 yang naik tersebut akan kembali lagi ke rakyat.
Mengingat daya untuk memberikan bantuan kepada rakyat akan lebih besar, entah berupa nantinya BLT (Bantuan Langsung Tunai), subsidi, dan sebagainya.
Mengurangi Ketergantungan Hutang pada Negara Lain
Yang mana kita ketahui bahwa sampai dengan sekarang, hutang Negara kita sangat banyak bahkan dari tahun ke tahun.
Nah dengan adanya penaikan pajak ini, harapannya adalah bisa menjadi modal lebih bagi Negara untuk bisa memenuhi kebutuhan rakyat tanpa harus hutang.
Mulai Mencoba Menyesuaikan Tarif Pajak dengan Standar Internasional
Sebelum menginjak ke pembahasan, mari kita ketahui dulu bahwasannya Pajak Internasional aturannya tidak se-mudah itu.
Organisatoris lain juga baca ini: Universitas Luar Negeri: 3 Cara Lolos Daftar untuk Gen Alpha
Ada beberapa kriteria dan aturan yang mengatur Pajak Internasional yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi kamu yang mungkin akan membeli barang dari luar Negeri.
Jadi apa saja aturannya?
- Pada Pasal 4 ayat 1 huruf D dan E UU PPN
- PMK -40 / pmk.03/2010
- PP No 1 Tahun 2012
- SE-147/PJ/2010
Kemudian untuk kriteria jasa / barang yang terkena Pajak Internasional menurut beberapa sumber yang ada, ada beberapa kriteria. Antara lain:
- Yang diserahkan oleh orang / perusahaam yang mana tinggalnya di daerah luar pabean
- Pemberian jasa luar Negeri digunakan sepanjang orang yang ada di luar pabean tidak menjadi subjek pajak dalam Negeri
- Kegiatan pemanfaatan jasa / barang tersebut berlangsung dalam daerah pabean
- JKP luar Negeri bisa digunakan oleh siapapun dalam dalam daerah pabean
Untuk jumlah dari PPN Luar negeri sendiri / Pajak Luar Negeri berkisar 10% x jumlah yang harus dibayarkan.
Jadi itulah beberapa alasan dari Pemerintah kita yang mau tahun depan, Pajak untuk Negara harus naik. Sehingga nantinya untuk hasil dari pajak tersebut bisa mensejahterakan rakyat lebih mudah.
Jumlah PPN 2024
Tapi sebenarnya di tahun ini yakni 2024, PPN Indonesia berjumlah berapa sih? Sampai-sampai tahun depan harus dan wajib hukumnya ada kenaikan tarif PPN?
Perlu kita ketahui bahwasannya Negara Indonesia kita tercinta memasuki TOP Negara Asia 5 dengan tarif PPN yang sangat tinggi. Yakni di angka 11% di tahun 2024 serta di 12% di tahun depan.
Beberapa Negara Asia lain yang memiliki PPN tinggi antar lain:
- Filipina 12%
- Kamboja 10%
- Laos: 10%
- Vietnam 10%
- Malaysia 10%, untuk sales tax 8%
Dan karena hal tersebut pula yang kemudian menuai beragam respon dari netizen Indonesia. Yang mana perlu kita sama-sama tahu, Indonesia sekarang didominasi oleh Gen Z, Milenial, dan Alpha.
Generasi-generasi yang sudah melek teknologi, kritis akan kebijakan Pemerintah dan tidak malu untuk mengatakan “tidak” pada kebijakan yang mereka anggap tidak bertujuan mensejahterakan rakyat.
Sektor yang Terdampak PPN 2025
Meski berdalih untuk mensejahterakan rakyat nantinya dengan adanya penaikan tarif pajak PPN, nyatanya hal ini serasa tidak bijak jika menjadi keputusan pejabat atau para pemangku kepentingan.
Pasalnya kita perlu tahu dulu, bahwa jika PPN naik, hampir sebagian sektor akan terkena PPN. Bahkan sampai kantin sekolah pun rencananya akan mendapatkan tanggungjawab membayar.
Jadi, apa saja sektornya?
- Kebutuhan Alat Elektronik
Contohnya seperti membeli smartphone, laptop, tablet, dan beberapa alat elektronik lainnya yang mana konsumen membeli di tempat perbelanjaan elektronik.
Kenapa? Karena secara otomatis barang yang kamu beli nantinya dijumlahkan pada kwitansi beserta dengan PPN yang berlaku.
- Membangun Rumah Sendiri/Membeli dari Perusahaan
Yang paling terdampak pastinya adalah property non subsidi. Ini akan sangat dirasakan bagi mereka yang menggunakan pembelian rumah sistem KPR.
Dengan hal tersebut, akan berimbas pada rendahnya pembelian rumah. Pun dengan mereka yang akan membangun rumahnya sendiri.
Organisatoris lain juga baca ini: Susunan Acara Arisan Keluarga Singkat
Meski rendah, nyatanya aturan tersebut masih terbilang “wajib” untuk kita yang akan membuat rumah secara pribadi.
- Produk Kosmetik, Perkakas, dll
Yang mana kita tahu bahwasannya produk kosmetik di Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk jenis brand.
Ini juga jadi lahan besar nantinya untuk pengenaan PPN ketika kamu membeli kosmetik baik secara online maupun offline.
Hal inilah yang kemudian mengundang banyak reaksi dari masyarakat. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa Pemerintah seperti “memaksa” Warganya untuk membeli.
Namun harus menerima mentah-mentah peraturan yang nantinya akan dikenakan kepada masyarakat Indonesia, terutama dari segi PPN ini.
Reaksi Masyarakat Terkait PPN
Lalu, apa saja reaksi hal tersebut dari segi netizen Indonesia? Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya.
Salah satu yang paling digaungkan oleh Generasi Indonesia adalah petisi dengan menggunakan tagar #tolakppn12% dengan menggunakan logo Garuda biru.
Yang mana logo tersebut juga menjadi lambang ketika salah satu issue sosial viral dan trending di media sosial baik X, instagram, dan lainnya.
Tapi selain itu, apa saja?
Himbauan untuk Tidak Konsumtif
Kalau kata gaulnya adalah frugal living. Ada begitu banyak tweet di media sosial X yang mulai menghimbau netizen Indonesia untuk tahan semua apa yang ingin mereka beli di tahun depan.
Ibarat kasarnya seperti sedang “memboikot” Pemerintah. Hal tersebut dilakukan guna memberikan efek jera kepada Pemerintah agar tidak salah arah lagi ketika membuat suatu keputusan.
Ajakan Tolak Bayar Pajak
Yang mana warga Indonesia menganggap bahwasannya PPN di tahun 2025 naik menjadi ajang ladang bagi beberapa oknum Pemerintah yang tidak bertanggungjawab “berpeluang” menyelewengkan uang rakyat.
Sehingga rasa-rasa percaya kepada Pemerintah makin menurun dengan adanya bukti di vote pada media X, sebesar hampir 80% warga menanggapi penaikan PPN tersebut amatlah negatif pada segi sentimental.
Ancaman Para Buruh Mogok Bekerja
Hal tersebut selaras dengan beberapa sumber yang ada bahwa upah minimum daripada Buruh di Indonesia, mengalami kenaikan hanya berkisar 1-3%.
Ini mendapatkan anggapan yang sangat negatif jika dibandingkan dengan kenaikan PPN yang luar biasa besar pada tahun 2025 nanti.
Hal tersebut juga menjadi concern beberapa pihak ketika PPN di tahun depan benar-benar sah naik.
Adanya Permintaan Penundaan Kenaikan
Menurut beberapa sumber yang ada, hal tersebut terucapkan oleh Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE).
Mengingat kenaikan tersebut tidak hanya berimbas kepada para pekerja dan beberapa warga kelas menengah, namun juga berdampak bagi para pengusaha.
Karena akan secara otomatis warga akan lebih mengencangkan genggaman mereka kepada uang yang mereka miliki untuk mulai menunda membeli atau menggunakan produk jasa.
Dampak Nyata dalam Masyarakat
Jika dalam segi positif, mungkin memang pada kenaikan PPN di tahun 2025 nanti hasil uangnya akan tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Pasalnya pada sektor pendidikan misal. Di Indonesia ada banyak sekali wiayah yang tidak bisa akses pendidikan dengan mudah.
Dan akan ada begitu banyak bantuan besar kepada sektor pendidikan jika memang hasil tersebut akan tersalurkan dengan baik.
Tapi rasa-rasanya masyarakat di Indonesia seperti enggan percaya dengan Pemerintah. Layaknya seperti seseorang yang dibohongi karena beragam janji.
Warga Indonesia saat ini sudah semakin tajam dalam melihat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dengan melihat apakah benefitnya lebih besar, atau tidak ada sama sekali.
Yang pasti dampak yang akan menjadi ancaman luar biasa bagi Warga Indonesia terbagi menjadi beberapa poin ketika PPN 2025 nanti benar-benar terjalankan.
Antara lain:
- Nilai jual kebutuhan pokok sampai dengan kebutuhan tersier makin naik
- Persaingan harga antara satu sektor dengan yang lain juga makin menggila
- Kelas menengah ke bawah akan semakin bertambah
- Pengusaha yang merugi bisa terjadi lebih cepat karena daya beli yang semakin berkurang dari masyarakat.
Trik Survive untuk Bisa Bertahan di Kenaikan PPN Tahun 2025
Tapi kadang namanya hidup. Tidak semua orang akan sama dengan kita, memiliki kepentingan dan cara pandang yang sama dengan kita.
Bisa jadi tahun depan, kebijakan tersebut akan tetap terlaksana dan mau tidak mau harus bisa bertahan hidup guna melanjutkan apa yang sudah menjadi titik mulai.
Jadi, apa saja?
- Cari Pekerjaan Tambahan
Yang pasti sebenarnya untuk poin ini bisa kamu lakukan dari sekarang. Penghasilan tetap kamu kini harus punya beberapa jalur untuk bisa membuat hidup kamu lebih baik.
Organisatoris lain juga baca ini: Kebijakan Pemerintah, Kebijakan yang Berlanjut dan Nawadosa
Misalnya kamu bisa jadi freelancer, dropshipper, dan sebagainya. Dan untuk kamu freelancer kalau bisa kamu mengambil job yang dari luar negeri, yang fee-nya bisa lebih mahal untuk sekali job.
- Membuka Usaha Kecil-kecilan
Meski akan cukup sulit, namun dengan bermodalkan usaha kecil-kecilan yang bisa diminati oleh banyak kalangan, juga bisa jadi jalan ninja kamu bertahan hidup di masa krisis.
Kesimpulan
Itulah beberapa pembahasan terkait dua mata koin dari kebijakan yang rencananya akan berjalan di tahun 2025 yakni PPN naik.
Semuanya kembali kepada diri masing-masing bagaimana cara menanggapi terhadap fenomena seperti ini.
Apakah akan ikut hanyut, atau malah melawan arus. Pun juga untuk para pemangku kepentingan untuk sering kroscek terhadap kebijakan yang akan dibuat.
Saling mengingatkan bukan berarti benci. Namun menjadi tindakan sebagai representasi bahwa Warga Indonesia sangat peduli.
Supaya menjadi pemimpin yang rendah hati, tidak tamak, dan selalu bertanggungjawab atas ucapan yang menjadi janji pada saat kampanye.
Untuk kamu yang suka dengan beberapa pembahasan seperti ini, bisa langsung mampir di website kita ya!
Sumber:
