Tentang Monarki: Absolut, Kontitusional, dan Parlementer

Diposting pada

Sistem pemerintahan kerajaan terbagi menjadi 3 bagian, diantanya yaitu Monarki Absolut, Monarki Konstitusional, dan Monarki Parlementer.Sri Damara, Konsep Organisasi – Organisasi.co.id

Suatu negara berdaulat mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Bentuk pemerintahan di setiap negara-negara yang ada di dunia tentunya berbeda-beda.

Berbagai jenis monarki tersebut memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam setiap sistemnya masing-masing.

Kali ini kita akan membahas 3 jenis sisem pemerintahan kerajaan, yakni monarki absolut, monarki konstitusional dan juga monarki parlementer.

Apa definisi dari ke 3 sistem tersebut? Dan apa saja ciri-ciri serta kekurangan dan juga kelebihan dari monarki? Mari kita simak penjelasannya.

Organisator lain baca ini: Struktur Organum, Wibawa Institusi Dan Alur Pengambilan Keputusan Lembaga

Definisi Monarki

Monarki Absolut
Foto: Amazine.co

Monarki atau sistem Kerajaan terdiri dari 2 kata yang berasal dari Yunani, yaitu monos yang artinya satu, dan juga archein yang artinya pemerintah.

Monarki adalah satu jenis sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh seorang raja.

Sistem pemerintahan ini merupakan sistem yang tertua yang ada di dunia. Di awal abad ke-19, lebih dari 900 tahta kerajaan yang ada di dunia, tetapi semakin menurun menjadi 240 pada abad ke-20.

Bahkan pada dekade ke-8 abad ke-20, hanya tersisa 40 tahta. Saat ini tersisa 4 negara yang masih memiliki penguasa monarki secara mutlak dan selebihnya mempunyai sistem monarki konstitusional.

Perbedaan Pemimpin Monarki dengan Presiden

Adapun perbedaan di antara penguasa monarki dan seorang presiden yang menjabat sebagai pemimpin negara yaitu penguasa monarki merupakan kepala negara yang menjabat sepanjang hidupnya, sedangkan presiden memegang jabatan untuk jangka waktu yang tertentu.

Namun di negara-negara federasi contohnya seperti di Malaysia, seorang pemimpin monarki atau biasa disebut dengan Yang dipertuan Agung berkuasa selama masa waktu 5 tahun dan juga akan digantikan oleh penguasa monarki dari negeri lain di dalam persekutuan.

Pada saat ini, sistem monarki hampir tidak ada dan juga kebanyakan adalah sistem monarki konstitusional, yakni penguasa monarki yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi.

Sistem monarki demokratis dan juga konsep penguasa monarki sangatlah berbeda. Biasanya penguasa monarki akan mewarisi tahtanya.

Tetapi di dalam monarki demokratis, tahta seorang penguasa akan bergantian di antara kalangan beberapa sultan.

Monarki Absolut
Foto: Greenlane.com

Di Malaysia menerapkan kedua sistem monarki yaitu kerajaan konstitusional dan juga monarki demokratis.

Bagi banyak negara lainnya pemimpin monarki merupakan simbol dari kesinambungan dan juga kedaulatan dari negara tersebut.

Pemimpin monarki biasanya adalah seorang ketua agama dan juga panglima angkatan bersenjata di sebuah negara.

Sebagai contoh di negara Malaysia, seorang Yang Dipertuan Agung adalah ketua agama, sedangkan di negara Britania Raya dan juga negara di dalam naungannya, Ratu Elizabeth II merupakan Gubernur Agung Gereja di Inggris.

Namun demikian, sekarang ini peran ketua agama biasanya bersifat hanya sebagai simbolis saja.

Selain pemimpin monarki, terdapat beragam jenis dari kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang luas, diantaranya seperti Maharaja dan juga Khalifah.

Organisator lain baca ini: Organisasi Matriks dan Komite, Struktur & 4 Persamaan

Definisi Absolut

Absolut adalah sesuatu hal yang mutlak dan tidak terbatas. Contohnya seperti sistem pemerintahan monarki absolut yang merupakan salah satu istilah dalam pemerintahan.

Pada sistem ini setiap pemerintahan di pimpin oleh pemimpin yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dan tidak terbatas oleh konstitusi maupun hukum.

Pengertian Konstitusional

Konstitusional berasal dari kata konstitusi (Undang-Undang),  yang mana merujuk pada langkah politik sesuai dengan aturan hukum di suatu negara.

Undang-Undang merupakan hukum tertinggi di dalam suatu negara, yang mengatur segala bentuk sistem pemerintahan di suatu negara.

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kelayakan dari rancangan undang-undang tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Konstitusi  adalah ketentuan dan juga aturan tentang ketatanegaraan   atau Undang-Undang Dasar di suatu negara.

Jadi konstitusional merupakan segala tindakan atau perbuatan   seseorang dan juga pemimpin suatu negara berupa kebijakan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (konstitusi).

Monarki Absolut: Definisi Dan Ciri

Monarki Absolut
Raja Louis XIV yang memperkenalkan absolutisme, Foto: Onthisday.com

Monarki absolut adalah salah satu jenis dari sistem pemerintahan monarki.

Sistem ini merupakan bentuk pemerintahan yang memiliki prinsip bahwa seorang raja berkuasa penuh dalam memerintah negaranya.

Berbanding terbalik dengan monarki konstitusional, dimana perdana menteri dalam monarki absolut ini hanya sebagai simbolis saja.

Penguasa atau pemimpin negara dalam pemerintahan ini dipilih berdasarkan keturunan.

Monarki absolut (absolute monarchy) merupakan bentuk pemerintahan dengan penguasa atau pemimpin memiliki kekuasaan penuh tanpa ada batasan hukum yang terikat.

Monarki absolut merupakan suatu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertingginya terletak pada seorang raja.

Absolutisme pertama kalinya oleh seorang raja Perancis yang bernama Louis XIV.

Ciri-ciri dari Monarki Absolut

  1. Raja, kaisar, ratu, syah, atau pun sultan secara langsung memimpin pemerintahan.
  2. Para pemimpin negara mempunyai kekuasaan tanpa batas. Seluruh perkataan dan juga perintah dari pemimpin negara harus dituruti dan juga dijalankan oleh semua rakyatnya.
  3. Seorang pemimpin di negara yang menganut sistem Monarki Absolut mempunyai kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.
  4. Kepemimpinan akan berganti jika pemimpin yang sebelumnya menyerahkan tahta atau meninggal dunia.

Organisator lain baca ini: 10 Organisasi Pecinta lingkungan hidup dunia, Bersosial dan Berpengabdian

Monarki Konstitusional: Pengertian Dan Ciri

Monarki Konstitusional (constitutional monarchy) merupakan sistem pemerintahan yang di pimpin oleh kepala negara dengan kekuasaan yang terbatas.

Raja ataupun ratu di pemerintahan ini hanyalah bertindak sebagai seorang kepala negara saja dan untuk jabatan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.

Monarki Konstitusional merupakan jenis pemerintahan yang menunjuk raja atau ratu sebagai kepala negara. Kekuasaannya terbatas oleh peraturan dan juga undang-undang yang berlaku.

Mengutip dari buku Encyclopedia Britannica, yang tertulis bahwa raja atau juga ratu menjadi pemimpin negara di sistem pemerintahan monarki absolut.

Kekuasaan dibidang lainnya dilimpahkan kepada legislatif dan juga yudikatif.

Menurut Abdullah Hehamahua (2016) di dalam bukunya mengemukakan bahwa terdapat 2 proses yang menjadi latar belakang terbentuknya sistem monarki konstitusional, yaitu:

1. Konstitusi sebagai penyalur aspirasi masyarakat

Masyarakan dapat menyampaikan kritik dan juga aspirasi kepada pemerintah dengan aturan yang sesuai dengan undang-undang. Contohnya seperti yang terjadi di negara Jepang yang menerapakan hak octroon.

2. Konstitusi sebagai bentuk revolusi

Yaitu konstitusi yang datang dari rakyat sebagai bentuk dari revolusi terhadap raja. Seperti contoh di negara Inggris yang menerapkan Bill of Rights.

Ciri-ciri Monarki Konstitusional

  • Ciri utama dari pemerintahan ini yaitu raja atau ratu menjabat sebagai kepala negara dan perdana menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan.
  • Jabatan untuk kepala negara (raja atau ratu) berlangsung hingga seumur hidup.
  • Kepala negara berdasarkan keturunan.
  • Jabatan untuk kepala pemerintahan berlangsung hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan negara.
  • Setiap kepala negara di pilih berdasarkan atas ketentuan yang berlaku di setiap negara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional, apakah masyarakat memilihnya secara langsung atau di pilih melalui parlemen.

Organisator lain baca ini: Organisasi IKATEMI dan IROPIN: 2 Fokus Kerja

Monarki Parlementer: Ciri

Monarki parlementer merupakan bentuk pemerintahan dengan seorang raja sebagai pemimpin pemerintahan dan juga parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Dalam sistem pemerintahan ini kekuasaan eksekutif berada di tangan kabinet atau perdana menteri dan juga bertanggung jawab langsung ke parlemen.

Kedudukan raja di hanya sebagai simbol kekuasaan (kepala negara) yang tak dapat di ganggu guggat keberadaannya.

Negara-negara yang masih menggunakan sistem pemerintahan ini adalah Belanda, Inggris, dan juga Malaysia.

Parlemen merupakan badan legislatif dan setiap anggotanya di pilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum.

Di dalam sistem parlementer, terdapat 2 jenis pemimpin yaitu perdana menteri yang bertindak kepala pemerintahan dan juga presiden atau raja yang bertindak sebagai kepala negara.

Suatu parlemen mempunyai kekuasaan untuk mengangkat dan juga menurunkan perdana menteri.

Berikut ini ciri-ciri dari pemerintahan parlementer:

1. Presiden bertindak sebagai Kepala Negara, sedangkan Perdana Menteri bertindak sebagai Kepala Pemerintahan.

Presiden merupakan kepala negara yang hanya hanya mengawasi tanpa adanya kewenangan atas tindakan pemerintah.

Tindakan dan juga kewenangan menjalankan pemerintahan berada di tangan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri.

2. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif

Hak prerogatif bagi perdana menteri merupakan hak istimewa seorang perdana menteri tentang hukum dan juga undang-undang yang berada di luar dari kekuasaan badan perwakilan.

Di dalam sistem parlementer, seorang perdana menteri mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan menteri maupun pejabat yang memimpin suatu departemen dan juga non departemen.

3. Menteri memiliki tanggung jawab kepada Legislatif

Seorang menteri dalam mengambil kebijakan harus menyertai izin dari lembaga Legislatif dan harus mempertanggung jawabkannya kepada lembaga tersebut.

Hal seperti ini terkadang menimbulkan kesenjangan kekuasaan yang menyebabkan berkurangnya penghargaan atas kinerja kedua lembaga tersebut.

Selain itu juga dapat menyebabkan silang pendapat dan juga saling lempar tanggung jawab.

4. Eksekutif memiliki tanggung jawab kepada Legislatif.

Semua kewenangan dan juga pelaporan atas keputusan harus melalui lembaga legislatif terlebih dulu.

5. Legislatif memiliki wewenang untuk menurunkan kekuasaan anggota lembaga Eksekutif.

Pejabat, menteri dan juga presiden tidak memiliki kewenangan dalam hal jabatan.

Lembaga Legislatif dapat memutuskan dan juga memilih jabatan untuk para menteri atau pejabat melalui rapat parlemen.

6. Lembaga Legislatif secara langsung memilih anggota dari lembaga Eksekutif.

Nampak sangat jelas jika peran dari lembaga legislatif dalam sistem suatu pemerintahan parlementer sangat besar.

Lembaga Eksekutif membantu presiden di dalam mengatur tata pemerintahan sesuai dengan keputusan dari lembaga legislatif.

Parlemen memiliki kewenangan menentukan siapa yang pantas menduduki jabatan di dalam lembaga eksekutif presiden.

Presidennya di pilih melalui seleksi yang berdasarkan pada peraturan di negara tersebut.

Kelebihan Dan Kekurangan Pemerintahan Monarki (Absolut, Konstitusional dan Parlementer)

Monarki Absolut
Foto: Bbc.co.uk

Kelebihan pemerintahan monarki:

  1. Kekuasaan pemimpin bersifat mutlak. Tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
  2. Pemerintahan yang melibatkan satu pihak di dalam kepemimpinan mempersempit peluang terjadinya penyelewengan

Kekurangan dari sistem pemerintahan monarki:

  1. Pemerintahannya terpusat hanya pada satu pihak.
  2. Pemerintahan hanya boleh dipegang oleh keturunan.
  3. Adanya perbedaan kasta yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *