100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo banyak menuai pro kontra dari masyarakat. Mari kupas selengkapnya di sini! ~ Trias Politika
Florence Febriana Susanto
100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo telah berjalan. Banyak kebijakan baru mulai diterapkan. Kamu mungkin penasaran, apa saja perubahan yang terjadi?
Dari program makan bergizi gratis hingga kebijakan ekonomi, semuanya menarik untuk dibahas. Tidak hanya itu, respons masyarakat juga beragam. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritik.
Bagaimana capaian pemerintah dalam periode ini? Mari kita kupas satu per satu.
- Polemik Kepemimpinan Presiden Prabowo
- Janji Evaluasi Kementrian 6 Bulan Presiden Prabowo
- Makan Siang Gratis dan Polemik
- 1. Anggaran Fantastis, Mungkinkah Terealisasi?
- 2. Apa Saja Manfaat Makan Siang Gratis?
- 3. Efisiensi Anggaran dan Ancaman PHK
- 4. Sikap Tegas Prabowo: Efisiensi untuk Rakyat?
- 1. Peningkatan Fasilitas Sekolah dan Guru
- 2. Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
- Pemberantasan Korupsi
- Pandangan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo di Masyarakat
Polemik Kepemimpinan Presiden Prabowo
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan menimbulkan perdebatan. Kebijakan ini berpengaruh pada ekonomi, politik, dan hukum. Berikut beberapa kebijakan yang menuai polemik.
1. Kenaikan PPN Mulai 2025
Pemerintah memastikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% pada Januari 2025. Prabowo menegaskan kebijakan ini hanya berlaku untuk barang mewah. Kebutuhan masyarakat tetap dilindungi.
Kebijakan ini menuai reaksi beragam. Sebagian mendukung karena bisa meningkatkan pendapatan negara.
Namun, banyak yang khawatir harga barang ikut melonjak. Konsumsi masyarakat bisa menurun. Pengusaha pun waspada menghadapi dampaknya.
Organisatoris lain juga baca ini: BPI Danantara | Dana Gabungan 7 BUMN dan Dampaknya
2. Pilkada Dipilih DPRD Lagi
Prabowo mengusulkan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, sistem pemilihan langsung terlalu mahal.
Biaya pilkada mencapai triliunan rupiah. Jika kepala daerah dipilih DPRD, anggaran bisa digunakan untuk hal lain.
Ide ini memicu perdebatan sengit. Sebagian mendukung karena dianggap lebih efisien. Namun, banyak yang menolak karena bisa mengurangi demokrasi.
Masyarakat ingin tetap memilih pemimpinnya sendiri.
Janji Evaluasi Kementrian 6 Bulan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo akan mengevaluasi para menteri dan wakil menteri dalam 6 bulan pertama.
Jika kinerjanya buruk, mereka bisa diganti. Evaluasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Prabowo ingin memastikan kabinetnya bekerja maksimal.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan hal ini. Ia mengatakan Prabowo tidak ragu mengambil keputusan tegas.
Jika ada menteri yang tidak efisien, korup, atau kurang semangat, posisinya terancam.
100 hari masa kepemimpinan Presiden Prabowo sudah menunjukkan ketegasan dalam pemerintahan. Evaluasi ini bisa jadi langkah baik atau justru menimbulkan ketidakpastian. Bagaimana menurut kamu?
Makan Siang Gratis dan Polemik
Program makan siang gratis menjadi salah satu kebijakan utama yang di usung Presiden Prabowo Subianto dalam kampanyenya.
Kini, saat 100 hari kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, kebijakan ini mulai menjadi perdebatan, terutama soal anggaran dan dampaknya terhadap sektor lain.
Apakah program ini akan berjalan dengan lancar, atau justru menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah? Yuk, kita bahas lebih dalam!
1. Anggaran Fantastis, Mungkinkah Terealisasi?
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi makan siang gratis adalah anggaran yang sangat besar.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk tahap awal program ini di tahun pertama. Namun, jumlah ini hanya cukup membiayai program hingga pertengahan tahun 2025.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, agar program ini dapat berjalan hingga akhir tahun, pemerintah membutuhkan tambahan Rp 140 triliun.
Sehingga, total anggaran tahun pertama bisa mencapai Rp 210 triliun.
Organisatoris lain juga baca ini: Balik Nama PBB Online Kabupaten Bekasi | 5 Fitur CORETAX
Lebih jauh lagi, tahun 2026 program ini di perkirakan akan membutuhkan anggaran hingga Rp 420 triliun per tahun. Jika di hitung, pemerintah bisa menghabiskan Rp 1,2 triliun per hari hanya untuk menjalankan program ini.
2. Apa Saja Manfaat Makan Siang Gratis?
Terlepas dari polemik anggaran, program makan siang gratis memiliki banyak manfaat, terutama bagi generasi muda. Berikut beberapa dampak positif yang bisa diharapkan:
- Meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar
- Meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh
- Mendukung perekonomian lokal
3. Efisiensi Anggaran dan Ancaman PHK
Demi merealisasikan program makan siang gratis dalam 100 hari periode kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Namun, langkah ini ternyata berdampak pada banyak pekerja, terutama di instansi pemerintahan.
Beberapa lembaga negara, seperti RRI dan TVRI, di kabarkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai kontrak dan kontributor daerah.
Hal ini di duga sebagai dampak dari pemangkasan anggaran di sektor media dan komunikasi.
Seorang penyiar RRI di Ternate bahkan mengunggah curhatan di media sosial sebelum akhirnya akunnya di privasi.
Selain itu, banyak tenaga honorer yang bekerja di kementerian dan lembaga negara khawatir kehilangan pekerjaan karena anggaran di fokuskan untuk makan siang gratis.
Ironisnya, anak-anak mungkin mendapat makan siang gratis, tetapi bagaimana dengan makan malam mereka jika orang tua mereka kehilangan pekerjaan?
4. Sikap Tegas Prabowo: Efisiensi untuk Rakyat?
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemangkasan anggaran di lakukan demi kepentingan rakyat. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang di keluarkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Namun, banyak pihak mempertanyakan efektivitas langkah ini. Jika program ini menimbulkan dampak negatif seperti PHK dan pengurangan layanan publik, apakah efisiensi ini benar-benar menguntungkan rakyat?
Kemajuan Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat 100 Hari Kepemimpinan
Dalam 100 hari jabatan atau kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai langkah telah di ambil untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
Nah, apa saja yang sudah kamu lakukan dalam periode ini? Yuk, kita bahas!
1. Peningkatan Fasilitas Sekolah dan Guru
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah mulai melakukan perbaikan infrastruktur sekolah. Beberapa sekolah di daerah tertinggal mendapatkan prioritas dalam renovasi gedung dan fasilitas belajar.
Selain itu, pemerintah juga mulai memperhatikan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer.
Upaya percepatan pengangkatan guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus di lakukan agar tenaga pendidik mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak.
2. Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
Dalam 100 hari masa kepemimpinan Presiden Prabowo, beberapa program bantuan sosial terus di perkuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Program seperti bantuan langsung tunai (BLT), kartu sembako murah, serta subsidi kesehatan tetap berjalan guna menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mulai menggagas program pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti pelatihan kerja dan bantuan modal usaha untuk UMKM.
Harapannya, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial, tetapi juga bisa lebih mandiri secara ekonomi.
Tentunya, masih banyak tantangan dalam implementasi program-program ini.
Namun, dengan komitmen yang kuat, masyarakat berharap kebijakan-kebijakan ini bisa memberikan dampak positif jangka panjang bagi rakyat Indonesia.
Pemberantasan Korupsi
Sejak awal, Prabowo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam bidang pemberantasan korupsi, ini daftar kebijakannya.
Organisatoris lain juga baca ini: PPN 2025: 3 Sektor dan Dampak Aksi Mengencangkan Isi Dompet
1. Komitmen Tegas dalam Pidato Resmi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi terhadap praktik korupsi dalam pemerintahan.
Pernyataan ini di sampaikan dalam pidato pelantikan pada Oktober 2024 dan kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah pada November 2024.
Komitmen ini menjadi dasar kebijakan anti-korupsi yang di terapkan pemerintahannya.
2. Sanksi Tegas bagi Pejabat Korup
Dalam Rapat Kabinet Terbatas pada Desember 2024, Prabowo menyatakan bahwa ia tidak akan ragu mencopot pejabat, termasuk menteri, yang terbukti melakukan korupsi.
Sikap tegas ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintahan saat ini serius dalam menindak penyalahgunaan anggaran negara.
Menurut data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dalam tiga bulan pertama kepemimpinan Prabowo.
Terdapat penurunan sebesar 15% dalam indikator potensi korupsi di lingkungan birokrasi.
3. Transparansi dan Digitalisasi Layanan Publik
Salah satu strategi utama dalam mencegah korupsi adalah dengan meningkatkan transparansi.
Pemerintah mulai menerapkan digitalisasi layanan publik guna mengurangi interaksi langsung yang berpotensi membuka celah korupsi.
Dalam Konferensi Pers Kebijakan Anti-Korupsi pada Januari 2025, Prabowo memaparkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2025-2029 yang mencakup:
- Penguatan sistem pengawasan internal pemerintahan.
- Reformasi birokrasi berbasis transparansi.
- Implementasi teknologi digital untuk meminimalkan penyalahgunaan wewenang.
Langkah ini berdampak positif, di mana Indeks Persepsi Korupsi Indonesia meningkat dua poin dalam survei awal 2025 oleh Transparency International Indonesia.
4. Dukungan terhadap Lembaga Penegak Hukum
Pemerintah juga memperkuat koordinasi selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo dengan lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, untuk menangani kasus korupsi besar.
Dalam kasus dugaan megakorupsi Rp271 triliun yang melibatkan tersangka Harvey Moeis, Prabowo memastikan bahwa penyelidikan berjalan tanpa intervensi politik.
Selain itu, ia juga menambah anggaran operasional KPK sebesar 20% dalam APBN 2025 serta mendukung revisi UU KPK guna mengembalikan kewenangan penyadapan tanpa izin pengadilan.
Pandangan 100 Hari Kerja Presiden Prabowo di Masyarakat
Setelah 100 hari periode kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerjanya.
Kebanyakan masyarakat beri respon positif. Berikut detailnya.
1. Tingkat Kepuasan Publik
Menurut Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih mencapai 79,3 persen.
Bahkan, Litbang Kompas mencatat angka lebih tinggi, yakni 80,9 persen.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh kepercayaan besar terhadap pemerintahan Prabowo.
Hingga saat ini, belum ada indikasi menurunnya dukungan publik, terutama karena pemerintah dinilai mampu merespons berbagai tantangan dengan baik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai tingginya tingkat kepuasan ini menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, angka 79,3 persen bukan sekadar pencapaian, tetapi juga ujian bagi pemerintah untuk terus bekerja lebih baik dalam mengelola negara.
2. Tantangan ke Depan
Meski mendapatkan apresiasi, Ketua DPR RI juga mengingatkan bahwa angka kepuasan publik ini baru mencerminkan 100 hari pertama kepemimpinan.
Ke depan, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang di terapkan benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Namun, dalam pelaksanaannya, masih di temukan beberapa kendala teknis di lapangan.
Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini agar manfaatnya dapat di rasakan lebih luas oleh masyarakat.
Pemerintah di minta untuk segera melakukan penyempurnaan agar tidak terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.
3. Respons Pemerintah terhadap Isu Publik
Salah satu faktor yang menjaga stabilitas tingkat kepuasan publik adalah cara pemerintah merespons berbagai isu yang muncul.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo dan kabinetnya selalu menunjukkan kesigapan dalam menghadapi kritik maupun permasalahan yang ada.
Pemerintah juga terus berusaha memperkuat komunikasi dengan rakyat melalui berbagai platform, termasuk media sosial, konferensi pers, dan pertemuan langsung dengan masyarakat.
Langkah ini di anggap efektif dalam menjaga kepercayaan publik.
Dengan tingkat kepuasan publik yang mencapai lebih dari 79%, pemerintahan ini di anggap cukup berhasil dalam menjalankan kebijakan awalnya.
Namun, tingginya dukungan ini juga menjadi tantangan.
Pemerintah harus memastikan bahwa kepercayaan yang telah di berikan rakyat tetap terjaga dengan meningkatkan efektivitas program-programnya.
Terutama, dalam program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, yang masih perlu penyempurnaan dalam implementasinya.
Secara keseluruhan, 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo mendapatkan respons positif dari masyarakat.
Sumber:
